Page 26 - BAHAN LAP. LPPD,LKPJ, SPM 22 3 2021

URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS UU NO.23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

KEWENANGAN PUSAT Pedoman SESUAI
SPM
8 Keamanan; Yustisi; Moneter dan 6 WAJIB PELAYANAN DASAR
Politik Luar Negeri; Pertahanan;
URUSAN ABSOLUT
Fiskal Nasional; dan Agama
Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dilaksanakan oleh Pusat; atau Pelimpahan Wewenang Instansi Vertikal di Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman,
Daerah; atau Gub. (GWPP) Dekonsentrasi. Ketibum dan Linmas; dan Sosial.
BINWAS

PEMBAGIAN URUSAN
Bagren Ditjen Otda Kemendagri 48 KLASIFIKASI 32 KONKUREN ANTAR PUSAT, PROV., 18 WAJIB NON PELAYANAN
URUSAN
DASAR
URUSAN
KAB.DAN KOTA
PEMERINTAHAN
wawan@Otda2018 Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Dilakukan
Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Admin. Pemetaan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masy. Dan Skala Prioritas
Dilaksanakan oleh Pusat; atau Pelimpahan Wewenang Instansi Vertikal di Desa; Pengendalian Penduduk dan KB; Perhubungan, Kominfo; oleh K/L dan
Daerah; atau Gub. (GWPP) Dekonsentrasi; Penugasan Daerah dengan Koperasi dan UKM; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olah Pemda
Tugas Pembantuan. Raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan
Kearsipan.

URUSAN
8 PEMERINTAHAN KEWENANGAN Dasar utk Bentuk
NSPK PRESIDEN 8 WAJIB PILIHAN Kelembagaan,
sebagai Pedoman UMUM Perencanaan
Penyelenggaraan Urusan dan
Pemerintahan Konkuren Bina Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional; Bina Persatuan dan Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Penganggaran
Kesatuan Bangsa; Bina Kerukunan Bangsa; Konflik Sosial; Koordinasi
Pelaksanaan Pemerintahan; Demokrasi; Urusan Lainnya bukan Kewenangan Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian;
Daerah dan Tidak Dilaksanakan Instansi Vertikal; dan FORKOMPINDA. dan Trasnmigrasi.

1. PEMBAGIAN URUSAN KONKUREN BERDASARKAN PRINSIP AKUNTABILITAS (Pertangungjawaban Urusan Pemerintahan), EFISIENSI (Rasio Daya Guna Tertinggi), EKSTERNALITAS
(Dampak Urusan Pemerintahan) DAN KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL (Menjaga Keutuhan Bangsa dan Kedaulatan NKRI);
2. PEMERINTAH MENETAPKAN NSPK, SPM, DAN BINWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN