Page 86 - Modul Sejarah Indonesia Kelas XII _KD 3.1 dan 4.1

MASA REFORMASI
Perjalanan panjang sejarah Orde Baru di Indonesia
dapat melaksanakan pembangunan sehingga mendapat
kepercayaan dalam dan luar negeri. Mengawali perjalannya
pada dasawarsa 60an rakyat sangat menderita pelan-pelan
keberhasilan pembangunan melalui tahapan dalam
pembangunan lima tahun (Pelita) sedikit demi sedikit
kemiskinan rakyat dapat dientaskan. Sebagai tanda terima
kasih kepada pemerintah Orde Baru yang berhasil

membangun negara, Presiden Soeharto diangkat menjadi
"Bapak Pembangunan ".
Ternyata keberhasilan pembangunan tersebut tidak merata, maka kemajuan Indonesia
temyata hanya semu belaka. Ada kesenjangan yang sangat dalam antara yang kaya dan yang miskin.
Rakyat mengetahui bahwa hal ini disebabkan cara-cara mengelola negara yang tidak sehat ditandai
dengan merajalela korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Protes dan kritik masyarakat seringkali
dilontarkan namun pemerintah Orba seolah-olah tidak melihat, dan mendengar, bahkan masyarakat
yang tidak setuju kepada kebijaksanaan pemerintah selalu dituduh sebagai "PKI", subversi, dan
sebagainya.

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi, harga-harga mulai
membumbung tinggi sehingga daya beli rakyat sangat lemah, seakan menjerit lebih-lehih banyak
perusahaan yang terpaksa melakukan "PHK" karyawannya. Diperburuk lagi dengan kurs rupiah
terhadap dolar sangat rendah. Disinilah para mahasiswa, dosen, dan rakyat mulai berani mengadakan

Reformasi lahir setelah negara
kita ini mengalami krisis yang
melanda berbagai aspek, mulai
dari kehidupan, ekonomi, politik,
hukum, kepercayaan, dan yang
parahnya lagi adalah krisis
kebutuhan pokok. Karena pada
masa orde baru itu Indonesia
mengalami krisis yang cukup
parah, akhirnya muncullah
gerakan-gerakan mahasiswa dan
masyarakat lainnya yang meminta
Presiden Soeharto untuk turun
dari jabatannya.

demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah. Setiap hari mahasiswa dan rakyat mengadakan
demonstrasi mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998, dengan berani meneriakkan reformasi bidang
politik, ekonomi, dan hukum. Pada tanggal 20 Mei 1998 Presiden Soeharto berupaya untuk
memperbaiki program Kabinet Pembangunan VII dengan menggantikan dengan nama Kabinet
Reformasi, namun tidak mendapat tanggapan rakyat. Pada hari berikutnya tanggal 21 Mei 1998
dengan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto terpaksa menyerahkan kepemimpinan
kepada Wakil Presiden Prof. DR. B.J. Habibie.

85