Page 97 - Kelas 9 PPKN BS

4. Hubungan Antarlembaga
Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara
lain amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara,
pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat
mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances)
antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan
harmonis.

Bentuk saling mengawasi dan saling imbang antarlembaga negara, dapat
terlihat dari bentuk hubungan antarlembaga negara seperti diuraikan berikut
ini.

a. MPR dengan DPR, DPD
Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang
khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri
atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan
lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan
umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai
politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari
daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan
UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan
jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
UUD. Khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan
kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses
tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang
diajukan pada MPR.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya, MPR, DPR,
dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki
hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD,
sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD
saat berkedudukan sebagai anggota MPR.

a. DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK
Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan
Mahkmah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain sebagai
berikut.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 87