Page 27 - Mobile Modul KBReproduksi

DPRD Kabupaten dan Kota.
d. Pimpinan organisasi massa/kemasyarakatan, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi profesi, universitas/
perguruan tinggi serta tokoh-tokoh agama dan tokoh
masyarakat dalam semua tingkatan.
e. Pimpinan media massa cetak, media elekronik dan jejaring
sosial media.
f. Penyedia layanan kesehatan, baik perorangan maupun di
fasilitas kesehatan yang sudah memberikan pelayanan KB
maupun yang belum memberikan pelayanan KB.

3. Pelaksanaan
Advokasi penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN
dilaksanakan pada Tingkat Pusat dan Daerah.
1. Pusat
Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan
pemerintah pusat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
untuk mendapatkan dukungan terhadap implementasi
penyelenggarakan pelayanan KB dalam JKN.
2. Provinsi
Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan pemerintah
provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
untuk mendapatkan dukungan terhadap implementasi
penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.
3. Kabupaten dan Kota
Advokasi diarahkan kepada pengambil kebijakan
pemerintah kabupaten dan kota serta anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan dukungan
terhadap implementasi penyelenggaraan pelayanan KB
dalam JKN yang terkait pelaksanaan di wilayah kabupaten
dan kota, terutama untuk mendekatkan pelayanan KB ke
masyarakat dan meningkatkan komitmen masyarakat dalam
mendukung penyelenggaraan pelayanan KB dalam JKN.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 27
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana