Page 33 - Mobile Modul MekopIMP

Dalam hal penyusunan RPJMDes seorang penyuluh KB harus
tetap berkonsultasi dengan Kepala Desa, BPD, LPM serta jumlah
target sesuai dengan hasil kesepakatan bersama. Di samping itu
pola dan bentuk disesuaikan dengan peraturan atau ketentuan
yang berlaku di desa yang bersangkutan. Program Bangga
Kencana harus masuk pada RKP Desa agar mendapatkan
pembiayaan dalam Musrenbangdes. Bentuk RKP Desa itu sendiri
hampir mirip dengan RPJM Desa, namun penjabarannya bukan
dalam bentuk tahunan melainkan bulanan. Hal ini memerlukan
konsultasi, serta perlu disesuaikan dengan tata cara dan aturan
setempat.

c. Pengorganisasian
Salah satu tugas Penyuluh KB sebagai petugas pemerintah yang
ditugaskan di tingkat desa/kelurahan adalah membantu kepala
desa dalam melaksanakan program Bangga Kencana. Maka
penyuluh KB bersama kepala desa membentuk, membina serta
mengembangkan pengorganisasian pengelola program Bangga
Kencana di tingkat desa, RW dan RT. Pengelolaan Program
Bangga Kencana di tingkat Desa dilakukan melalui pembentukan
Tim Kerja/Operasional/Pengelola/ Pelaksana tingkat desa, yang
terdiri kepala desa, ketua BPD, ketua LPM, ketua PPKBD/Pos KB,
dan lembaga-lembaga desa yang ada (MUI desa, Karang Taruna
desa, DMI desa) ditambah lagi dengan petugas pemerintah
lain yang ada di desa yaitu bidan desa, pendamping desa,
pendamping PKH (Pembinaan Keluarga Harapan), pendamping
Posyandu dan sebagainya.
Tim pengelola tingkat desa diharapkan berbentuk organisasi
yang ditetapkan/dikukuhkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa/
Lurah. Apabila karena sesuatu tidak bisa terbentuk, maka penyuluh
KB tetap mengadakan koordinasi secara intensif dengan seluruh
mitra kerja di atas, diantaranya dengan:
1. BPD dalam hal penyusunan/pembuatan PERDES (Peraturan
Desa) tentang Program Bangga Kencana.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 33
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana