Page 59 - Mobile Modul MekopIMP

b. Tersedianya alat dan obat di tempat pelayanan sesuai
prinsip kafetaria dan pemberian secara rasional.
c. Petugas yang mempunyai kompetensi medis dan
kemampuan konseling cukup memadai.
d. Pelayanan KB di fasilitas kesehatan dapat terlayani melalui
sistem BPJS
e. Penyuluhan KB dan Kesehatan Reproduksi dalam
meningkatkan kesertaan KB
f. Memfasilitasi Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
seperti Bidan Desa dalam melakukan pelayanan KB dan
pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi.
g. Memfasilitasi tersedianya materi-materi • KB dan KR di Balai
Penyuluhan di Desa
h. Memfasilitasi Dinas Kesehatan kabupaten/ kota bersama
dengan OPD KB Kab/Kota saling mendukung dalam
melakukan pergerakan dan pelayanan KB bergerak
sampai ke desa-desa.
i. PKB memastikan ketersediaan alat kontrasepsi
j. Tempat dan konstelasi pelayanan yang memenuhi
kriteria pelayanan yang berkualitas.
k. Tindakan rujukan (follow-up) bisa dilakukan apabila terjadi
efek samping, komplikasi dan kegagalan penggunaan
kontrasepsi dapat dilakukan di tempat yang sama atau di
tempat rujukan yang lain.

3. Paska Pelayanan Setelah pelaksanaan pelayanan KB
dan KR, harus ditindaklanjuti dengan kegiatan yang meliputi
pemutakhiran data, pencatatan dan pelaporan, dan pembinaan
pasca-pelayanan terhadap keluarga binaan khususnya bagi
peserta KB baru. Kegiatan ini dilakukan di setiap tingkatan wilayah
secara berjenjang sampai ke kecamatan dan kabupaten/kota.
Rangkaian kegiatan tersebut di atas pada dasarnya dilakukan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 59
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana