Page 45 - Mobile Modul Kampung KB
P. 45

memiliki Akta Kelahiran, maka dijadikan sebagai sasaran KIE dan
            Pelayanan kependudukan untuk mendapatkan Akta kelahiran;
               Bila di kampung tersebut terdapat sejumlah PUS yang belum
            ber-KB (dengan berbagai alasan), maka PUS tersebut dijadikan
            sebagai  sasaran untuk mendapatkan pelayanan KB melalui
            kegiatan KIE dan pelayanan Kontrasepsi;
               Bila di Kampung  tersebut  terdapat  sejumlah keluarga  yang
            memiliki  balita, sementara di Kampung tersebut  belum memiliki
            kelompok  BKB, maka di kampung  tersebut  dapat dijadikan
            sasaran untuk pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita.

            B.Partisipasi Lintas Sektoral di Kampung KB

               Kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam  perencanaan
            sesuai dengan keterpaduan kebijakan dan perencanaan program
            pembangunan lintas sektor serta sesuai dengan kebutuhan dan
            potensi  wilayah, dapat dilakukan bersama-sama dan  terpadu
            antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat di Kampung KB.
            Berikut kegiatan-kegiatan terpadu yang dapat dilaksanakan di
            Kampung KB, antara lain:
            1.  Bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan
            Keluarga
               a.  Melakukan Pendataan atau Pemukhtahiran Data Keluarga
                   serta membuat Peta Keluarga.
               b.  Melakukan penyuluhan, penggerakkan  dan KIE kepada
                   masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KB.
               c.  Melakukan pembinaan, penyuluhan,  KIE kepada kader-
                   kader dan remaja untuk mengikuti kegiatan Bina Keluarga
                   Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha
                   Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera,  Pusat
                   Informasi dan Konseling Remaja.
               d.  Dan seterusnya, diisi sesuai dengan  tugas  dan fungsi
                   Kementerian/Lembaga,         Pemerintahan        Provinsi,




                                       Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  | 45
                            Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50