Page 27 - Mobile Banggakencana

Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/
B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan
Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga
perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN
tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa
kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya.
Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 52 Tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera, di mana BKKBN kemudian direstrukturisasi
menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi,
maka pada tanggal 27 September 2011 Kepala BKKBN, Dr.
dr. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Selanjutnya, pada tanggal 13 Juni 2013 Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menetapkan mantan Wakil Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Prof. Fasli Jalal sebagai Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hingga tahun 2014.
Pada masa Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah
mengalami kekosongan selama delapan bulan, posisi Kepala
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) akhirnya terisi oleh dr. Surya Chandra Surapaty, MPH,
PhD yang dilantik pada 26 Mei 2015. Selanjutnya masih pada Era
Pemerintahan yang sama, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dilantik
menjadi Kepala BKKBN dimana sebelumnya beliau menjabat
sebagai Bupati Kulon Progo. Jabatan sebagai Kepala BKKBN resmi
diemban oleh beliau pada tanggal 1 Juli 2019.

B. Perkembangan BKKBN Setelah Terbitnya UU No.52
tahun 2009 hingga masa sebelum rebranding

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 27
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana