Page 32 - modul kelas x semester ganjil

Sebagai pionir bidang usaha yang belum diminati oleh
swasta, peran BUMD dalam penyelenggaraan pelayanan
publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan pendampingan
pengembangan usaha kecil dan menengah dinilai semakin
penting untuk mendorong pembangunan daerah. Selain itu,
BUMD tertentu dapat memberikan kontribusi pendapatan
daerah melalui pajak, dividen, atau hasil privatisasi.

Pada tanggal 27 Desember 2017, Presiden Joko
Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah di Jakarta. Dan agar seluruh masyarakat Indonesia
mengetahui bahwa Menkumham Yasonna H Laoly
menjelaskan PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6173 pada tanggal 28 Desember 2017 di Jakarta, dan bahwa
PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD telah diumumkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
305.
Karakteristik BUMD
a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah
Daerah;
b. badan usaha dimiliki oleh:
1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan
bukan Daerah; atau
4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah
dengan bukan Daerah.
c. seluruh atau sebagian besar
modalnya merupakan kekayaan
daerah yang dipisahkan;
d. bukan merupakan organisasi perangkat
Daerah; dan
31