Page 19 - Akuntansi
P. 19

menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
                            menandatangani         perjanjian   kerja   sama   dengan     penyedia

                            atas  pengadaan  barang/jasa  untuk  kegiatan  yang  berada

                            dalam bidang tugasnya; dan
                            menyusun      laporan    pelaksanaan       kegiatan    sesuai   bidang

                            tugasnya     untuk    pertanggungjawaban           pelaksanaan      APB
                            Desa.


                         Pembagian     tugas    Kaur   dan   Kasi   PKA   dilakukan   berdasarkan

                         bidang   tugas   masing-masing     dan   ditetapkan    dalam   RKP   Desa.
                         Dalam  melaksanakan  tugasnya,  PKA  dibantu  oleh  Tim  Pelaksana

                         Kegiatan    (TPK).TPK   adalah    tim   yang   membantu       PKA   dalam
                         melaksanakan     kegiatan/    pengadaan      barang/jasa    yang   karena

                         sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA.




                        4.Kaur   Keuangan      dalam    PPKD    merupakan      pelaksana     fungsi

                        kebendaharaan dengan tugas meliputi
                        a.  menyusun RAK Desa; dan
                        b.  melakukan       penatausahaan          yang      meliputi      menerima

                           menyimpan,      menyetorkan/membayar,            menatausahakan        dan
                           mempertanggungjawabkan              penerimaan      pendapatan        Desa

                           dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.




                                          KONSEP APB DESA





                       1.Pengertian APB Desa

                        Anggaran      Pendapatan      dan    Belanja    Desa    (APBDesa)     adalah

                        rencana    keuangan      tahunan    pemerintahan       desa   yang   dibahas
                        dan   disetujuai    bersama      oleh   pemerintah      Desa    dan    Badan

                        Permusyawaratan          Desa     (BPD),     dan     ditetapkan       dengan

                        peraturan    desa   (Pasal   101   PP   43/2014).   Rancangan      Peraturan
                        Desa  (Perdes)  tentang  APBDesa  yang  telah  disepakati  bersama

                        oleh  Kepala  Desa  dan  BPD  paling  lambat  bulan  Oktober  tahun

                        berjalan.


                                                                                                          13
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24