Page 34 - Akuntansi

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana

Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung

Penanganan Pandemi Corona Virus Didease 2019 (COVID-

19) dan Dampaknya;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana

Desa; dan
Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

2.TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APB

Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Pengertian ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Permendagri 20/2018)
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara yang

dimaksud keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban

Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan
Desa dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa dimana

kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan Desa. Pemerintahan Desa sendiri adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keuangan Desa

harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

28