Page 271 - BUKU SEJARAH BERITA PROKLAMASI

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

serukan supaya tetap tinggal, tenang dan tenteram melakukan
kewajibannya maisng-masing ....!

Lain lagi di Kediri. Meskipun pada 17 Agustus 1945
Kemerdekaan Indonesia telah diproklamirkan, dan 15 Agustus 1945
Jepang telah menyerah kepada Sekutu, sampai akhir Agustus tentara
Jepang masih memegang senjata dan kekuasaan. Hanya saja, berita
proklamasi akhirnya juga tersebar di Kediri, yang segera disusul dengan
berbagai upaya rakyat untuk mewujudkan apa yang telah dilakukan di
Jakarta dengan membentuk badan-badan pemerintahan, khsususnya
KNI dan BKR, dan hal-hal lain yang akan dibahas nanti dalam peralihan
kekuasaan.

5.6. KONSOLIDASI KEKUASAAN
Penjelasan Umum

Proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan dan beritanya
telah didengar melalui siaran radio dan juga siaran pers. Akan tetapi,
pemindahan kekuasaan yang disebut dalam teks proklamasi, yakni
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang secepat
mungkin, belum dapat dilaksanakan seketika itu juga. Sebab, kekuasaan
masih di tangan Jepang yang oleh Sekutu diberikan kedudukan status
quo, sarnpai Tentara Sekutu tiba untuk mengambilalihnya. Bagi
Indonesia, kekuasaan tersebut sangat diperlukan bagi kelangsungan
hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Tetapi untuk mengambil
kekuasaan dari tangan Jepang jelas tidak mudah. Jepang telah menjadi
taklukan Sekutu, sehingga wewenang untuk mengambilalihkan kepada
pihak Indonesia tidak dimilikinya. Selain itu, untuk mengambilalih
kekuasaan dibutuhkan suatu kekuatan besar, yang mampu menghadapi
dan melucuti senjata tentara Jepang.

Dengan demikian, setelah proklamasi dibacakan, langkah
berikutnya adalah mempersatukan seluruh kekuatan rakyat yang masih
bertebaran, yang belum terhimpun dalam wadah yang memungkinkan
untuk melaksanakan tugas pengambilalihan kekuasaan. Sebelum
mengambilalih kekuasaan, terlebih dulu diselenggarakan konsolidasi,
yaitu langkah untuk memperteguh dan memperkuat persatuan.
Konsolidasi tersebut berupa pembentukan badan-badan pemerintahan

259