Page 2 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 2

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                 REPUBLIK INDONESIA
                                              NOMOR 10/K/I-XIII.2/10/2020


                                                       TENTANG
                                 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KINERJA

                               BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


               Menimbang          :  a.  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  dan  Pasal  4  ayat  (1)
                                        Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
                                        Pengelolaan     dan   Tanggung     Jawab     Keuangan     Negara,
                                        pelaksanaan  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan  tanggung  jawab

                                        keuangan negara antara lain meliputi pemeriksaan kinerja;
                                     b. bahwa     Keputusan    Badan     Pemeriksa    Keuangan     Nomor
                                        9/K/I-XIII.2/12/2011  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemeriksaan
                                        Kinerja  sudah  tidak  sesuai  dengan  Standar  Pemeriksaan
                                        Keuangan  Negara,  Pedoman  Manajemen  Pemeriksaan,  dan
                                        Pedoman  Manajemen  Penunjang  Pemeriksaan  sehingga  perlu
                                        diganti;
                                     c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                        huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Keputusan  Badan
                                        Pemeriksa Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan
                                        Kinerja;


               Mengingat          :  1.  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
                                        Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara (Lembaran
                                        Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan

                                        Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
                                     2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
                                        Keuangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006
                                        Nomor  85,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
                                        Nomor 4654);
                                     3. Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Nomor  1  Tahun  2017
                                        tentang  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (Lembaran
                                        Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  1,  Tambahan
                                        Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010);






                                                            1
   1   2   3   4   5   6   7