Page 32 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng

12/20/2020 Bagaimana Bansos Covid-19 Diduga Digunakan untuk Pemenangan Pilkada PDIP - Laporan Utama - majalah.tempo.co
Wein Arifin, mengatakan Asafri divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Sungai
Penuh dengan hukuman pidana denda Rp 4 juta subsider 2 bulan penjara. "Dalam
sidang virtual tersebut, Wali Kota AJB (Asafri Jaya Bakri) terbukti bersalah

melakukan pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah," tutur Wein.

Tak hanya dimanfaatkan untuk pilkada, pembagian bantuan sosial juga masih
bermasalah. Di sejumlah daerah, bantuan dari Kementerian Sosial itu tak tepat
sasaran. Hidayat, warga Perumahan Ciomas Hills, Bogor, Jawa Barat, mendapat

bantuan tunai dari Kementerian Sosial senilai Rp 300 ribu pada 11 Desember lalu.
Padahal karyawan swasta itu tak merasa berhak mendapat bantuan tersebut.
Sedangkan pembantunya malah tak memperoleh.

Bantuan yang diterima Hidayat merupakan program bantuan sosial tunai dari

Kementerian Sosial bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Pada April­
Juni, nilai bantuan tunai yang diberikan sebesar Rp 600 ribu. Nilainya menyusut
menjadi Rp 300 ribu pada periode Juli-Desember. Mengambil duit itu dari balai

desa, Hidayat mengaku mengalihkan uang tersebut kepada pembantunya. "Tidak
bisa ditolak karena nama saya sudah tercatat di Kemensos," ujamya. Ia lalu
menunjukkan surat kuasa pelimpahan uang kepada pembantunya yang disertai

tanda tangan di atas meterai.

Pada Mei lalu, Syamsul Budiman, warga Ciomas, juga mendapat bantuan

tersebut. Dia memperoleh Rp 600 ribu yang dikirimkan PT Pos langsung ke
depan rumahnya. Padahal Syamsul tergolong warga mampu. Duit itu lalu

dibagikan kepada penghuni kompleksnya yang tak mampu.

Besaran bantuan sosial yang diterima rakyat juga disunat. Warga di Kecamatan

Parung, Bogor, Tulip-bukan nama sebenamya-mengaku hanya menerima
bantuan tunai Rp 350 ribu pada Juni lalu. Padahal saat itu bantuan yang diberikan
seharusnya Rp 600 ribu. Tulip mengatakan pencairan uang itu dibantu oleh

petugas kecamatan atau pendamping desa sehingga dipotong untuk biaya
administrasi dan uang bensin. "Bilangnya buat bensin. Saya hanya menerima,"

katanya. Menurut dia, sebagian tetangganya ada yang hanya menerima Rp 200
ribu, bahkan kurang dari itu.

Saat dimintai konfirmasi, Camat Parung Yudi Santosa membantah ada
pemotongan bantuan tunai. Dia menyebutkan bantuan dari Kementerian Sosial itu
diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat melalui Kantor Pos

Indonesia dengan didampingi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. "Saya
pastikan pembagian bansos di kami lancar dan tidak ada pemotongan sepeser

pun," ucap Yudi pada Senin, 14 Desember lalu.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga Menteri

Sosial ad interim, Muhadjir Effendy, menyebutkan kekacauan bantuan sosial
read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Flaporan-utama%2F162158%2Fbagaimana-bansos-covid-1 . . . 5/6