Page 38 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng

12/20/2020 lsu Pelanggaran HAM di Berbagai Proyek Strategis Nasional Jokowi - Laporan Khusus - majalah.tempo.co

Pembaca, liputan khusus ini merupakan sumbangsih kami dalam merayakan Hari
HAM Sedunia. Kami sengaja menyoroti proyek-proyek pemerintah yang diduga

mengabaikan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pelanggaran terhadap
hak-hak dasar ini terasa ironis karena pemerintah berkeras membangun berbagai

infrastruktur di banyak daerah dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Selain di Desa Sigapiton, letupan konflik muncul di banyak daerah yang tengah
menjalani pembangunan infrastruktur. Dampaknya selalu sama: ada warga yang
terusir dari tanah kelahiran dan kehilangan sumber mata pencarian. Semua kasus

pelanggaran HAM ini membuat publik layak bertanya: lalu semua proyek
infrastruktur itu sebenarnya buat siapa?

Masyarakat yang menjadi korban tentu tak tinggal diam. Mereka berupaya
mencari keadilan dengan mengadu ke berbagai lembaga, seperti Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia, organisasi masyarakat sipil, hingga menggugat ke
pengadilan. Komnas HAM mengaku menerima 84 aduan kasus agraria sejak
pemerintah mencanangkan Program Strategis Nasional pada 2017-2019. Ada

aduan korban pembangunan jalan tol, dermaga pelabuhan, hingga jalur kereta.
Kasusnya terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kami menyiapkan laporan khusus ini sejak dua bulan lalu. Diawali dengan
mendiskusikan isu ini dengan sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat sipil.
Kami menemui pentolan Komnas HAM, Yayasan Auriga Nusantara, dan Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara. Penjelasan mereka digunakan untuk
mengidentifikasi pelanggaran HAM yang muncul dalam berbagai program Proyek
Strategis Nasional yang dicanangkan pemerintah.

Dari riset awal itu, kami menemukan puluhan proyek pemerintah yang ditengarai

melanggar hak asasi warga setempat. N amun tak semua bisa kami angkat. Tim
redaksi akhirnya bersepakat memilih lima konflik yang masih berlangsung hingga
kini. Unsur magnitude peristiwa, keterkaitan konflik lahan dengan program
strategis nasional, dan bentuk pelanggaran hak ekonomi, sosial, serta budaya

menjadi acuan utama. Terbatasnya jumlah dan ruang gerak personel redaksi di
masa pandemi Covid-19 ini turut menjadi pertimbangan.

read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Flaporan-khusus%2F162155%2Fisu-pelanggaran-ham-di-b... 5/9