Page 43 - E-Module Kerajaan Sriwijaya_SMA Muhammadiyah 1 Palembang
P. 43
2.1. Struktur Pemerintahan
Kerajaan Sriwijaya
Pemerintahan Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem "kedatuan", yang
berasal dari kata "datu", berarti pemimpin atau seseorang yang
dihormati dalam masyarakat. Sistem ini menggambarkan struktur
pemerintahan kerajaan yang terbagi menjadi beberapa kadatuan, yaitu
wilayah-wilayah yang dipimpin oleh para datu atau pemimpin setempat
yang memiliki wewenang dalam mengatur daerah masing-masing.
Meskipun setiap datu memiliki otonomi dalam menjalankan
pemerintahan di wilayahnya, mereka tetap mengakui kekuasaan
tertinggi maharaja Sriwijaya, yang memegang kendali atas seluruh
Kerajaan (Trinanda, 2023).
Dengan sistem kedatuan, Sriwijaya dapat menyatukan berbagai
wilayah dengan latar belakang budaya, suku, dan bahasa yang beragam
di bawah satu pemerintahan yang stabil. Melalui sistem ini, kerajaan
mampu memperkuat kendali atas daerah-daerah strategis, terutama
wilayah pesisir yang menjadi pusat aktivitas perdagangan maritim.
Selain itu, sistem ini juga membantu menjalin hubungan diplomatik
dengan daerah-daerah yang dikuasai serta menjaga keberlangsungan
ekonomi dan penyebaran agama Buddha di seluruh wilayah
kekuasaannya.
Keberhasilan sistem pemerintahan kedatuan
menjadi salah satu faktor utama yang membuat
Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim
yang kuat dan memiliki pengaruh besar di Asia
Tenggara selama berabad-abad. Maharaja Sriwijaya
lebih mengutamakan loyalitas daripada paksaan
dalam menggunakan otoritasnya sebagai penguasa
(datu). Mereka membangun hubungan politik
melalui ikatan kekeluargaan serta menawarkan
perlindungan militer untuk memperkuat
persatuan para pengikutnya.
43
