Page 79 - PPKN KELAS 7 =KURIKULUM 2013
P. 79

Ketidakteraturan di jalan raya dapat di atasi dengan kedisiplinan dan kesabaran
                    pengguna jalan raya. Dengan kedisiplinan dan kesabaran yang dimiliki pengguna
                    jalan, kasus saling menyerobot jalan orang lain dan bersikap ugal-ugalan di jalan
                    tidak akan terjadi. Tumbuhkanlah kembali kesabaran pada diri sendiri karena jika
                    kita tertib berlalu lintas, kemacetan pun akan sedikit berkurang. Dengan kesabaran
                    yang kita miliki, jumlah kecelakaan pun akan makin berkurang. Kesabaran yang kita
                    miliki akan menurunkan risiko kecelakaan.


                      Refleksi

                      Setelah mempelajari dan memaknai Bab 3, tentang  peraturan perundang-
                      undangan, coba renung kan apa yang sudah kalian pelajari. Apa manfaat mem-
                      pelajari materi tersebut? Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan? Apa
                      tindak lanjut dari pembelajaran ini? Coba kalian ungkapkan di depan kelas atau
                      tulis pada buku tugas kalian masing-masing.




                                                  Rangkuman

                      1.  Kata Kunci
                          Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab
                          ini yaitu Peraturan, Perundang-undangan, UUD Negara Republik Indonesia
                          Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
                          Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah
                          Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

                      2.  Intisari Materi
                          a.  Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam
                              UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). ”Negara
                              Indonesia adalah negara hukum.”
                          b.  Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam
                              UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
                              undangan.
                          c.  Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai
                              berikut.
                              1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
                              2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
                              3.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
                              4.  Peraturan Pemerintah
                              5.  Peraturan Presiden
                              6.  Peraturan Daerah Provinsi
                              7.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota





                                                      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  69
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84