Page 199 - IPS KELAS VIII
P. 199

previledge). Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip
                 tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan
                 masyarakat secara keseluruhan bisa menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi
                 yang tengah dilakukan.
                    Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing
                 untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). Bahkan kalau
                 perlu, mewajibkan persentase laba bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR
                 melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat dijadikan
                 sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan
                 dunia usaha kecil menenganhdan koperasi. Program ini menjadikan  CSR sebagai
                 tanggung jawab yang melekat  pada setiap perusahaan untuk tetap  menciptakan
                 hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
                 budaya masyarakat setempat.


                 e.  Pemerintah Konsisten dalam Mewujudkan  Kebijakan Penegakan
                    Hukum dan Keadilan Ekonomi

                    Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi
                 dan kebijakan-kebijakan  dalam menciptakan  pembagian  pendapatan  di golongan
                 masyarakat yang lebih merata,  dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan
                 program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan
                 penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha
                 secara  berkesinambungan  untuk  menciptakan  lapangan kerja  secara  luas  demi
                 terciptanya  pemerataan  pendapatan.  Hukum dan keadilan  ekonomi  yang tidak
                 mendiskriminasikan  golongan miskin  merupakan  modal awal sehingga kebijakan
                 redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan
                 menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia.




                 3. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan
                    di Indonesia

                    Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait
                 dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut.

                 a.  Subsidi

                    Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong
                 usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu,
                 pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan
                 tambahan modal kepada produsen. Contoh subsidi pupuk kepada petani dapat kalian
                 amati pada Gambar 3.19 berikut.




                 186       Kelas VIII SMP/MTs
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204