Page 126 - BUKU TIGA - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT

13 Februari 2017

PADA pagi hari, Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli
Zon bersama Fraksi Partai Gerindra menginisiasi
pengajuan hak angket atas Pelanggaran UU No. 23
Tahun 2014 oleh pemerintah dalam hal ini Menteri
Dalam Negeri. Tidak diberhentikannya Saudara
Basuki Tjahja Purnama oleh Mendagri, jelas
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 Pasal 83 tentang Pemerintahan Daerah
(Pemda). Berdasarkan Undang-undang Pemda,
kepala daerah atau wakil kepala daerah harus
diberhentikan jika didakwa melakukan tindak
pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara
paling singkat lima tahun. Oleh karena itu, melalui
hak angket ini, Fraksi Partai Gerindra ingin menguji
kebijakan pemerintah yang merupakan pelanggaran,
karena tidak memberhentikan tersangka Basuki 18
Tjahaja Purnama atas kasus penistaan agama
dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara.
Agenda Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli
Zon dilanjutkan dengan menerima audiensi diskriminatif dan pelanggaran undang-undang
Aktivis Lintas Generasi Pro Demokrasi. Delegasi dengan tidak memberlakukan kebijakan yang sama
menyampaikan tuntutan agar DPR RI menggunakan dalam kasus sejenis. Turut hadir dalam pertemuan
Hak Angket atas kebijakan pemerintah yang tidak tersebut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (FPKS),
memberhentikan tersangka Basuki Tjahaja Purnama Anggota Komisi II Fandi Utomo (FPAN), dan
dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Para aktivis Anggota Komisi III Moreno Soeprapto (FGerindra).
lintas generasi pro demokrasi menegaskan, tidak Dalam tanggapannya, Wakil Ketua DPR RI
diberhentikannya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Dr. Fadli Zon menyampaikan akan meneruskan
gubernur adalah murni kesalahan Presiden Jokowi. aspirasi ini kepada pihak terkait secepatnya. Dr.
Sebab, berdasarkan pasal 83 ayat 3 UU 23 Tahun Fadli Zon juga menginformasikan perkembangan
2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan: bahwa pimpinan DPR RI telah menerima usulan
"pemberhentian sementara gubernur dilakukan hak angket dari 90 Anggota Dewan yang berasal
oleh presiden". Aktivis Lintas Generasi menduga dari empat fraksi DPR. Jumlah ini mencukupi syarat
Presiden Jokowi telah melakukan tindakan untuk menyampaikan usulan hak angket.

120 : BERPIHAK PADA RAKYAT