Page 308 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 308

TEKNIK PENYUSUNAN
                                                             RANCANGAN UNDANG-UNDANG



                           16.   Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.
                                Contoh:
                                Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2011 tentang Perumahan
                                dan Kawasan Permukiman


                                                    Pasal 135
                                Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan
                                kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.


                           C.  TEKNIK PENGACUAN

                           1.   Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian
                                tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari
                                pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.  Teknik
                                pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari UU
                                yang bersangkutan atau UU  yang lain dengan menggunakan
                                frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana
                                dimaksud pada ayat … .
                                Contoh:

                                Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

                                                     Pasal 72
                                (1)  Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
                                    dilaksanakan oleh penyidik BNN.
                                (2)  Penyidik  BNN  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
                                    diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.


                           2.   Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang
                                berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi
                                ayat, atau huruf demi huruf  yang diacu tetapi cukup dengan
                                menggunakan frasa sampai dengan.
                                Contoh:
                                Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan
                                Syariah



                                                                                  293
                                                                         dpr.go.id
   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313