Page 11 - BUKU LKJ BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN LAK 2022

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomer 986).

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Tencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019).

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Biro Pemberitaan Parlemen memiliki tugas pokok menyelenggarakan

dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan

radio, serta pengelolaan urusan penerbitan. Adapun kelembagaan Biro
Pemberitaan Parlemen diatur berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI,

terakhir diubah melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro
Pemberitaan Parlemen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi

Bidang Persidangan.

Biro Pemberitaan Parlemen menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran di lingkungan Biro

Pemberitaan Parlemen;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan di media cetak
dan media sosial, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;

3. Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website;

4. Penyelenggaraan televisi dan radio;
5. Penyelenggaraan urusan penerbitan;

6. Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen; dan

BIRO PEMBERITAAN PALEMEN 8