Page 135 - BUKU DUA - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT

23 Februari 2016

61 62

WAKIL KETUA DPR RI Fadli Zon, S.S., M.Sc.,
menghadiri Rapat Paripurna ke-19 Masa Keterangan Foto:
Persidangan III Tahun 2015-2016. Rapat Paripurna 61 Menghadiri Rapat Paripurna ke-19 Masa
Persidangan III Tahun 2015-2016.
diketuai oleh Dr. Agus Hermanto didampingi oleh 62 Menerima audiensi Pengurus DPW
Wakil Ketua DPR Fadli Zon, S.S., M.Sc., dan Dr. Ir. Hidayatullah Jakarta.
Taufik Kurniawan, M.M. Rapat Paripurna dihadiri
oleh 328 dari 557 Anggota DPR RI dengan agenda
tunggal: Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan
Keputusan terhadap RUU tentang Tabungan 6. Surat dari Komisi II DPR RI perihal
Perumahan Rakyat (TAPERA). Permintaan Penjadwalan RUU tentang
Ketua Rapat juga menyampaikan beberapa Pertanahan dalam Rapat Paripurna.
surat yang diterima Pimpinan DPR, yaitu: 7. Surat dari Anggota Pengusul perihal
1. Surat dari Presiden RI perihal Permohonan Penyampaian Usul Inisiatif Anggota DPR
Pertimbangan Kewarganegaraan RI atas terhadap RUU tentang Kewirausahaan
nama Antheny Ray Hargrove Jr. Nasional sebagai RUU Inisiatif DPR pada
2. Surat dari Presiden RI perihal Rancangan Rapat Paripurna terdekat.
Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nemer 15 Tahun 2003 Rapat Paripurna secara mufakat memutuskan
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menyetujui RUU tentang Tabungan Perumahan
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Rakyat (TAPERA) untuk disahkan menjadi Undang-
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Undang.
Terorisme menjadi Undang-Undang. Setelah menghadiri Rapat Paripurna, Wakil
3. Surat dari Presiden RI perihal Penunjukan Ketua DPR RI Fadli Zon, S.S., M.Sc., menerima
Wakil untuk membahas Rancangan Undang- audiensi Pengurus DPW Hidayatullah Jakarta.
Undang tentang Sistem Perbukuan. Dalam pertemuan tersebut sempat didiskusikan
4. Surat dari Presiden RI perihal Penunjukan rilis Badan Naional Penanggulangan Terorisme
Wakil untuk membahas Rancangan Undang- (BNPT) mengenai 19 pondok pesantren (ponpes)
Undang tentang Kebudayaan. yang dituding terindikasi mengajarkan radikalisme.
5. Surat dari Presiden RI perihal Rancangan Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah
Undang-Undang tentang Pengampunan melakukan tindakan persuasif kepada ponpes yang
Pajak. dimaksud.

126 : BERPIHAK PADA RAKYAT