Page 201 - BUKU DUA - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT
P. 201

10-14 Mei 2016



               WAKIL KETUA DPR RI Fadli Zon, S.S., M.Sc.,
               sebagai Presiden GOPAC menghadiri undangan
               Perdana  Menteri Inggris David  Cameron  dalam
               acara  Anti-Corruption Summit:  London  2016.
               Acara ini dihadiri oleh delegasi dari Indonesia yang
               terdiri dari pihak eksekutif dan legislatif. Delegasi
               RI dipimpin Menkopolhukam Luhut B. Panjaitan
               dengan anggota delegasi Wakil Ketua DPR RI Fadli
               Zon, Kepala BNPT Komjen Pol. Tito Karnavian, dan
               Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
                   Salah satu agenda utama dari kegiatan tersebut
               adalah  kegiatan  resepsi  yang dilakukan di  rumah
               Perdana Menteri Inggris David Cameron di Downing
               Street  10. Resepsi tersebut  dihadiri sejumlah
               kepala negara, kepala pemerintahan dan  menteri-       11
               menteri dari berbagai negara. Antara lain Presiden
               Nigeria (Muhammad  Buhari), Presiden Ghana                     Keterangan Foto:
               (John Dramani Mahama), Presiden  Afghanistan                   11   Suasana forum Tackling Corruption
               (Mohammad  Ashraf Ghani), dan Menteri Luar                         Together yang diselenggarakan oleh
               Negeri AS John Kerry.                                              Commonwealth Secretariat.
                   Wakil Ketua DPR Fadli Zon, S.S., M.Sc., dalam
               forum  "Tackling Corruption Together" yang digelar   manfaat utama (beneficial  ownership) dari beragam
               oleh Commonwealth Secretariat menyampaikan       aktivitas  bisnis yang  ada. Hal ini penting  untuk
               bahwa kolaborasi  dan kerja sama  internasional,   menghindari keberadaan perusahaan-perusahaan
               mutlak diperlukan dalam upaya pencegahan         cangkang yang hanya dapat menjadi sarana
               tindak pidana korupsi. Kerja sama tersebut bersifat   penghindaran pajak maupun pencucian uang.
               komprehensif dan tidak  terbatas  pada penegakan   Kasus Panama Papers menegaskan pentingnya
               hukum semata. Baik aparat penegak  hukum,        rezim public registry. Konferensi di London tersebut
               masyarakat sipil, dan pihak regulator, harus terlibat   menghasilkan  Manifesto  Anti-Korupsi  yang
               dalam kolaborasi pemberantasan korupsi.          berisi komitmen  negara-negara  yang hadir  untuk
                   Dalam     konferensi   tersebut,   beragam   mendukung percepatan pelaksanaan ketentuan
               komunitas masyarakat sipil internasional, bisnis,   di dalam UNCAC  (United Nations Convention
               dan juga pemerintah serta akademisi  hadir untuk   Against Corruption).
               bertukar pandangan mengenai upaya kolaborasi         Di sela-sela  kegiatan, Wakil Ketua DPR RI,
               pemberantasan korupsi. Sejumlah pembicara        Menkopulhukam dan Kepala BNPT  sempat
               dari organisasi internasional seperti OECD, UN   bertemu dengan anggota parlemen Inggris Hon.
               Office on  Drugs and Crime  (UNODC), Kantor      Richard  Douglas  Harries  (The  Lord  Harries  of
               Presiden Meksiko, Presiden Nigeria, Transparency   Petregarth), salah seorang anggota parlemen yang
               Internasional, Global  Witness, Oxfam, Vodafone,   kritis soal Papua, di Gedung Parlemen Inggris.
               Barclays Bank, terlibat dalam konferensi tersebut.   Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR Fadli
                   Salah satu sorotan dalam  konferensi tersebut   Zon, S.S., M.Sc., berdiskusi tentang kondisi Papua
               adalah pentingnya entitas bisnis membuka penerima   dan pelaksanaan otonomi khusus.


        194 :     BERPIHAK PADA RAKYAT
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206