Page 264 - BUKU DUA - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT
P. 264

25 Juli 2016






























                                                             42               43





               WAKIL KETUA DPR RI Dr. Fadli Zon menghadiri      penduduk miskin. DPR RI dan Pemerintah
               Rapat Paripurna DPR RI ke-34 Masa Persidangan V   menargetkan  penurunan angka kemiskinan pada
               Tahun Sidang 2015-2016. Rapat Paripurna dipimpin   kisaran 9,5 sampai 10,5 persen. Terkait strategi
               oleh Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M. didampingi   yang disusun DPR RI dengan pemerintah untuk
               oleh Ketua  DPR RI Dr. H. Ade Komarudin, M.H.,   meningkatkan pembangunan, terdapat empat
               serta Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli Zon dan Dr.   sektor prioritas. Pertama pembangunan manusia
               Agus Hermanto. Rapat Paripurna memiliki agenda:  dan masyarakat. Kedua, pembangunan sektor
                   1.  Laporan   Badan   Anggaran    terhadap   unggulan  seperti kedaulatan  pangan,  maritim,
                      Hasil Pembahasan tentang  Pembicaraan     kelautan,  pariwisata dan lain sebagainya. Ketiga,
                      Pendahuluan RAPBN  2017 dan RKP 2017,     pemerataan dan kewilayahan pembangunan daerah
                      dilanjutkan pengambilan keputusan;        tertinggal. Keempat, pembangunan politik, hukum,
                   2.  Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan   pertahanan dan keamanan.
                      fraksi-fraksi terkait  materi RUU tentang     Kemudian, memasuki agenda kedua Rapat
                      Pertanggungjawaban    atas  pelaksanaan   Paripurna DPR RI, Menteri Keuangan  Bambang
                      Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara   Brodjonegoro menanggapi pandangan fraksi-fraksi
                      TA 2015.                                  DPR  RI  yang mempertanyakan tidak tercapainya
                                                                target penerimaan perpajakan tahun 2015. Menteri
                   Dalam    laporannya,   Banggar   DPR    RI   Keuangan menjelaskan  bahwa  hal itu disebabkan
               memaparkan      hasil   pembahasan      tentang  oleh tiga hal. Ketiga hal itu adalah  perlambatan
               Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017 dan           pertumbuhan ekonomi tahun 2015, harga CPO yang
               RKP 2017. Pada RAPBN dan RKP 2017, DPR RI        sangat rendah di pasar internasional dan harga
               menitikberatkan  pada perluasan kesempatan       komoditas mineral yang mengalami penurunan
               kerja, dengan penekanan tersebut diharapkan      sepanjang 2015.
               dapat berimplikasi terhadap pengurangan  jumlah


        258 :     BERPIHAK PADA RAKYAT
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269