Page 27 - BUKU DUA - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT

26 Oktober 2015

PADA pagi hari, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, b. Menghimbau agar pelaksanaan kewenangan
S.S., M.Sc., Zon sebagai Ketua Tim Pemantau DPR istimewa di bidang pertanahan dilaksanakan
RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait dengan mengacu pada UUPA, dan
Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Keistimewaan memperjelas serta mempertajam mengenai
Daerah Istimewa Yogyakarta memimpin Focus nomenklatur Kraton dan Kadipaten
Group Discussion dengan tema Pertanahan di D.I. Pakualam sebagai Badan Hukum Warisan
Yogyakarta setelah Berlakunya UU No. 13 Tahun Budaya.
2012. Diskusi tersebut menekankan permasalahan
pertanahan di DIY yang perlu ditinjau dari aspek Setelah memimpin FGD, agenda Wakil Ketua
filosofi, sosiologis, dan yuridis. Kondisi dan DPR Fadli Zon, S.S., M.Sc., selanjutnya adalah
politik hukum pertanahan di Yogyakarta dengan melakukan konsultasi sebagai mahasiswa program
berlakunya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) doktor Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
sudah berubah dari kebijakan reform yang berbalik Universitas Indonesia di Kampus UI, Depok.
arah menjadi counter reform. UUK hendaknya Pertemuan tersebut adalah bimbingan seluruh
ditempatkan sebagai lex specialist derogat lex generalis mahasiswa doktor yang sedang menyusun disertasi.
dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Disertasi yang tengah disusun oleh Wakil Ketua DPR
Daerah, dengan pelaksanaan urusan keistimewaan Fadli Zon, S.S., M.Sc., berjudul Pemikiran Ekonomi
bidang pertanahan tetap mengacu pada UU No. 5 Kerakyatan Mohammad Hatta (1926-1959).
Tahun 1960 (UUPA). Pada malam harinya Wakil Ketua DPR Fadli
Hasil FGD tersebut memberikan beberapa Zon, S.S., M.Sc., menghadiri undangan jamuan
rekomendasi: makan malam dari Dubes Austria, H.E. Mr. Joy
a. Mendorong status quo di Yogyakarta dengan Karabaczek dalam rangka National Day Republik
menghentikan sementara administrasi Austria. Acara berlangsung di Bali Room, Hotel
pertanahan yang sudah dijalankan oleh Indonesia Kempinski, Jakarta.
Pemerintah Daerah DIY dan BPN. Selain
itu perlu dilakukan evaluasi mendasar dan
review terhadap UUK dan pelaksanaannya,
serta melakukan revisi terhadap UUK jika
diperlukan.

Catatan KINERJA FADLI ZON (1 Oktober 2015 – 30 September 2016) : 17