Page 7 - BUKU DUA - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT
P. 7

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                                                  REPUBLIK INDONESIA









               Assalamualaikum Wr.Wb.


               Pertama-tama, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan
               nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebab atas limpahan karunia-Nya
               pula, dalam satu tahun ini saya dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai
               Anggota dan Pimpinan DPR RI dengan baik dan lancar.


               Setelah melewati tahun konsolidasi kelembagaan, pada tahun kedua ini DPR RI
               dapat bekerja dalam suasana politik yang relatif kondusif. Kondisi ini tentunya
               sangat berpengaruh untuk mendorong  kinerja DPR  RI  yang lebih produktif.
               Indikator paling jelas bisa kita lihat pada produk legislasi. Dari 50 RUU target
               daftar prolegnas 2016, DPR RI berhasil mensahkan 22 RUU menjadi UU. Beberapa
               di antaranya RUU yang disahkan yaitu RUU tentang Pengesahan Persetujuan
               antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang Kerjaasama Aktivitas dalam
               Bidang Pertahanan, RUU tentang MoU antara Kementerian Pertahanan RI dan
               Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerjasama  di
               bidang Pertahanan, RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
               Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. RUU Penyandang Disabilitas,
               RUU tentang  Jaring Pengamanan Sistem Keuangan (PPSK), RUU tentang
               Pengampunan Pajak.

               Meski belum mencapai target prolegnas, namun dibanding tahun 2015 produk
               legislasi tahun 2016 ini menunjukan hasil yang meningkat. Masyarakat banyak
               melihat rendahnya produk legislasi semata-mata  adalah  kelemahan internal
               kinerja DPR RI. Namun dalam banyak kesempatan saya sering mengatakan jika
               proses pembahasan RUU juga melibatkan pihak pemerintah. Dalam beberapa
               kasus, kami di DPR melihat pemerintah juga lamban dalam menyusun dan
               menyampaikan RUU  yang menjadi  usulannya kepada DPR RI. Walau
               statusnya sebagai lembaga legislastif, desain UU kita membuat proses legislasi
               bukan sepenuhnya menjadi wewenang DPR RI, tapi juga pemerintah.


          vi :     BERPIHAK PADA RAKYAT
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12