Page 9 - BUKU WARNA WARNI KOMISI V

S AMBUTAN MENTERI PUPR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh diterbitkannya buku “Warna Warni Komisi V DPR RI” ini.
Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat memiliki Buku ini menggambarkan perjalanan Komisi V DPR RI dalam
peran yang sangat vital dalam pembangunan sebuah bangsa. Dengan menyelenggarakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan
infrastruktur, sebuah bangsa dapat meningkatkan dan memperkokoh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat,
struktur ekonomi sehingga memiliki daya saing yang tinggi. yang semua diceritakan dalam gambar-gambar yang indah sebagai

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mengoptimalkan sebuah karya fotografi.
alokasi dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai efisiensi Semoga buku ini dapat menginspirasi masyarakat dengan
dalam aktivitas produksi dan konsumsi, selain juga mendorong menyaksikan potret perjalanan mengemban tugas mulia yang
pemerataan ekonomi dan empersempit kesenjangan antar wilayah dan dilakukan oleh Komisi V DPR RI dalam mendorong pembangunan
antar golongan masyarakat. Kementerian PUPR mengemban amanat infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang
pembangunan infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, membentang dari Sabang sampai Merauke. Selamat menikmati buku
Perumahan dan Permukiman untuk mendukung ketahanan air dan ini.
ketahanan pangan, konektivitas serta menjamin kualitas hidup seluruh Salam,
masyarakat Indonesia.

Semangat menyelenggarakan pembangunan infrastruktur
yang handal untuk kesejahteraan masyarakat terus dilakukan oleh
Kementerian PUPR bersama dengan Komisi V DPR RI selama
lima tahun ini dalam kerjasama yang harmonis. Sebagai bentuk
tanggung jawab DPR kepada masyarakat saya sangat mengapresiasi Menteri PUPR Kabinet Kerja

M. Basuki Hadimuljono
Semangat menyelenggarakan
pembangunan infrastruktur yang handal untuk
kesejahteraan masyarakat terus dilakukan oleh
Kementerian PUPR bersama dengan Komisi V DPR RI
selama lima tahun ini dalam
kerjasama yang harmonis.

KOMISI V 7 vii DPR RI
DPR RI