Page 194 - BUKU GELORA KATA KATA FAHRI HAMZAH
P. 194
Dr. Fadli Zon, M.Sc
11
MEMBERANTAS KEPASTIAN HUKUM
Sekarang pakai pasal TPPU alias Tindak Pidana
Pencucuian Uang... Lah uang apa yang mau dicuci? Lah
wong bukti suap disita KPK.
Lalu, sebagai superbody, muncullah pasal “pamungkas”
menggunakan hak subjektif KPK.
Dalam hak subjektif KPK, KPK boleh melakukan apa saja
demi agar sebuah target bersalah.
Bukan cuma itu, hak subjektif juga bisa dipakai untuk
meringankan orang tertentu. Misalnya kasus Ibas, dll.
Dalam kasus Ibas, kenapa orang yang ada dalam daftar
penerima dana dan disebut oleh terdakwa/terpidana
tidak dipanggil?
Kenapa orang lain, yang tidak disebut kadang hanya
untuk nakut-nakutin aja, dipanggil?
Apa perbedaan kedudukan hukum Ibas dan semua orang
yang dipanggil gara-gara disebut namanya oleh Nazar
atau terpidana lain?
Namanya hak subjektif, dulu zaman Orde Baru hak
subjektif ini yang kita lawan. Bikin hukum kagak jelas.
179
