Page 29 - BUKU GELORA KATA KATA FAHRI HAMZAH
P. 29
Dr. Fadli Zon, M.Sc
01
PSEUDO DEMOKRASI
Dalam negara, kelembagaan inti yang harus ada: disebut
trias politika: eksekutif, legislatif dan judikatif.
Cabang kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang
Presiden, lalu ia membagi kekuasaannya, salah satunya
ke Meneg BUMN
Jadi Pak DIS adalah Presiden untuk mengelola BUMN
dalam presidensialisme. Dia bukan pejabat tinggi biasa.
Kebijakan Pak DIS di BUMN adalah kebijakan Presiden
SBY di BUMN. Itu Presidensial sifatnya.
Tetapi, banyak negara yang tidak ada BUMN karena
mereka tidak percaya negara bisa berbisnis. Maka Meneg
BUMN juga gak ada.
Negara-negara kapitalis tidak memiliki BUMN, tapi
negara komunis mengadopsi teori pengelolaan BUMN
yang lebih kapitalistik.
Dalam negara seperti itu, pengelolaan BUMN lebih
banyak sebagai investasi negara yang diserahkan kepada
profesional bukan menteri.
Penghindaran BUMN dikelola oleh pejabat salah satu-
nya untuk menghindari intervensi DPR
5
