Page 301 - BUKU GELORA KATA KATA FAHRI HAMZAH
P. 301
Dr. Fadli Zon, M.Sc
20
PERKUAT LEMBAGA INTI DEMOKRASI
berulang tahun ke-17 lalu mulai aplikasi EKTP
Namun, KPK terus menyebutkan ada 2,3 T rupiah
kerugian negara dalam kasus EKTP. Angka Rp. 2,3 T ini
kemudian membuat kasus EKTP menjadi kolosal dan
seolah melibatkan banyak orang. Khususnya DPR tempat
bancakan uang rakyat!
Dalam kasus Novanto, keterangan KPK bahwa butuh
waktu utk menghitung kerugian negara atas sangkaan
pasal 2 dan 3 UU Tipikor sbgmn dlm kasus RJ Lino tak
relevan lagi
KPK menggunakan keterangan seorang auditor dari
BPKP (konon mantan pegawai KPK) dalam menentukan
kerugian negara. Canggih sekali seorang auditor
tersebut mengalahkan temuan dua lembaga auditor
resmi. Personal mengalahkan lembaga.
Agak lucu jika kita melihat kronologi proyek EKTP
dimana BPKP terlibat secara intens untuk mengawasi
proyek. Maka pantas jika temuan kelembagaan BPKP tdk
ada masalah dalam kasus E KTP krn BPKP termasuk yg
bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.
291
