Page 366 - BUKU GELORA KATA KATA FAHRI HAMZAH
P. 366
Dr. Fadli Zon, M.Sc
24
TEGAKKAN HUKUM TANPA DENDAM
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga
Pemerintah bertanggung jawab kepada presiden.
Dan saat bapak memimpin sejak 2010 lah Kasus e-KTP
ini terjadi. Padahal bapak bertugas mendisain sistem
pengadaan.
Saya telah membaca lebih dalam Kasus e-KTP ini.
Alhamdulillah saya punya akses data yang cukup luas.
Dalam dakwaan yang dibuat KPK peran bapak seolah
tidak nampak sama sekali. Bagaimana bisa? Bapak
penanggungjawab kan?
Sekarang,
Karena keterangan Mendagri tentang bapak tidak
disebut dalam dakwaan KPK yang sekarang bapak
pimpin, saya mau bertanya:
1. Setelah sistem lelang disepakati Tim yang LKPP ada
di dalamnya apakah betul bapak meminta 9 tender
dipecah?
2. Betulkah bapak menyampaikan kepada panitia tender
357
