Page 372 - BUKU GELORA KATA KATA FAHRI HAMZAH
P. 372
Dr. Fadli Zon, M.Sc
24
KEDZALIMAN BERBUNGKUS KEADILAN
Tidak ada satu pasalpun yang membenarkan KPK
bertindak untuk diri sendiri.
Itulah yang membuat saya tambah yakin saat berbicara
dengan lembaga semacam KPK di Korea Selatan, ACRC.
Mereka meletakkan diri sebagai pembantu sukses kerja
Polisi dan Jaksa. Karena hukum dan prosesnya (pro
justitia) adalah oleh lembaga inti.
Penegakan hukum tidak bisa dititipkan pada lembaga
sementara. Pasal 27 UUD 1945 mewanti-wanti adanya
diskriminasi pada penegakan hukum.
Ini memang tema berat. Tapi harus dikatakan untuk
membaca fenomena penyimpangan di tubuh KPK yang
semakin menjadi.
Sekarang, kita melihat tindakan KPK semakin
tersudutkan. Karena lembaga hasil pemilu mulai
memakai kewenangan investigasinya.
Hanya DPR yang memiliki hak angket untuk menyelidiki
langkah KPK belasan tahun. Ini peristiwa sejarah yang
penting.
363
