Page 380 - BUKU GELORA KATA KATA FAHRI HAMZAH

Dr. Fadli Zon, M.Sc
25
FIKSI PENEGAKAN HUKUM

Ini akan seru sebab lembaga-lembaga itu selama
ini dipakai secara tidak bertanggungjawab.. tidak
independen...

Tahap-tahap kasus e-KTP ada fiksi ada fakta..kebanyakan
fiksi...

Kalau dilihat,
Fitnah kepada anggota DPR dalam kasus ini luar biasa...
padahal keterlibatan hanya dalam pembahasan..

Salah satu bagian yang nanti akan menarik adalah
keterlibatan kepala LKPP yang sekarang menjadi ketua
KPK..Agus Raharjo..

Dakwaan KPK dalam kasus e-KTP menonjolkan peran
komisi II DPR padahal tidak ada peran dalam tender dan
pelaksanaan.

Peran komisi-komisi DPR hanya dalam fase pembahasan

APBN dengan pemerintah...7 tahun lalu..

Tapi di sisi lain, intervensi LPPK (Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai pribadi dan
lembaga hilang.

373