Page 419 - BUKU GELORA KATA KATA FAHRI HAMZAH

FAHRI HAMZAH
GELORA KATA-KATA
SEPUTAR DEMOKRASI
DAN MUSUH-MUSUHNYA

Maka saya bertanya, dimana ketentuan tentang OTT KPK
itu tertulis? Jika pasal 1(19) KUHAP, itu yang keliru. Saya
akan jelaskan lagi.

Dalam hukum, dalam ketentuan dan UU yang ada,
rumusan ketentuan pidana harus jelas (lex certa);

Dan dalam hukum, Ketentuan Pidana harus ditafsirkan
secara ketat (lex stricta) dan tidak boleh multi tafsir.

Inilah prinsip penting yang selama ini diabaikan oleh

KPK, hal ini akibat kegemaran bermain opini dan
propaganda.

Tukang propaganda di belakang KPK telah mengabaikan
semua makna hukum. Karena yang penting menang dan
lawan dihukum.

Sesungguhnya itu bukan tujuan hukum, tetapi mungkin
prinsip itu ada dalam perang dan politik. Apakah KPK

berpolitik?

Sekarang, kita kembali ke pasal 1 UU No.8/1981 tentang
KUHAP yang mengatur tentang “tertangkap tangan” atau
heterdaad dalam bahasa Belanda.

412