Page 5 - MAJALAH 224

PR OL OG

Berikutnya, memperkuat mengusulkan anggaran pada APBN. “Memang ada beberapa yang
reformasi birokrasi dan simplifikasi “Implementasi komitmen kelihatannya perlu kerja ekstra,
regulasi, peningkatan aktivitas pemerintah untuk menjalankan untuk bisa tercapai. Misalnya, angka
ekonomi bernilai tambah tinggi lewat anggaran berbasis kesejahteraan kemiskinan ekstrem 2024 ditargetkan
hilirisasi sumber daya alam (SDA), pada APBN Tahun Anggaran 2024 di nol persen. Nah, ini waktunya
serta pengembangan ekonomi hijau. menjadi legacy penyusunan APBN tinggal 6 bulan lagi bagaimana
Merespon hal itu, Dewan Perwakilan selanjutnya. Karena itu, pemerintah implementasinya untuk mencapai
Rakyat (DPR) meminta pemerintah perlu fokus menuntaskan pencapaian hal tersebut? Akselerasi kebijakan
meningkatkan kualitas belanja target RPJMN tahun 2020-2024,” kita harus mampu menyentuh
dalam APBN 2024, sehingga dapat tutur Puan. (masyarakat), sehingga mereka bisa
memberikan manfaat langsung Wakil Ketua Badan Akuntabilitas take off atau naik kelas menjadi lebih
kepada masyarakat. Apalagi, tahun Negara (BAKN) DPR Anis Byarwati baik,” tutur legislator Dapil DKI Jakarta
2024 merupakan tahun terakhir memberikan catatan bagi perbaikan III itu.
dalam periode pemerintahan hubungan keuangan pusat dan
Presiden Joko Widodo (Jokowi). daerah yang belum mencerminkan Siap Kawal RUU APBN
“Harapan kita semua bahwa perbaikan kualitas fiskal daerah. 2024
belanja negara ke depan, khususnya Terkait percepatan penghapusan Anggota Komisi VI DPR
pada tahun anggaran 2024, kemiskinan ekstrem pada 2024, RI Intan Fauzi mendukung
seluruh program di kementerian/ Anis mendesak pemerintah pernyataan pesiden mengenai
lembaga akan semakin berkualitas melihat realitas di lapangan. Sebab, arah kebijakan APBN Tahun 2024
yang ditunjukkan dengan alokasi menurutnya dampak ekonomi untuk percepatan transformasi
anggaran yang manfaatnya langsung akibat Covid-19 masih dirasakan ekonomi, agenda pembangunan,
dirasakan rakyat,” kata Ketua DPR masyarakat, meskipun pandemi telah serta melindungi masyarakat dari
Puan Maharani dalam Pembukaan usai. guncangan (ketidakpastian iklim
Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang Oleh sebab itu, pemerintah di ekonomi global dan terbatasnya
2023-2024. akhir masa jabatannya ini dinilai perlu ruang gerak fiskal).
Dalam kebijakan ekonomi bekerja keras untuk mencapai target- Untuk mengejar kualitas
makro dan pokok-pokok kebijakan target yang telah direncanakan. pertumbuhan ekonomi, perlu
fiskal APBN 2024, pemerintah telah Terutama dalam mengurangi tingkat dibuktikan lewat terobosan kebijakan
memperkenalkan konsep anggaran kemiskinan dan pengangguran pasca yang tidak ala kadarnya serta
berbasis kesejahteraan (well being pandemi. belanja yang berkualitas. “DPR siap
budget), yang akan mengaitkan “Jadi masih perlu kerja keras mengawal implementasi RAPBN
kinerja APBN dengan capaian pemerintah di akhir masa jabatan Tahun Anggaran 2024 beserta Nota
peningkatan kesejahteraan rakyat husnul khatimah. Harapannya supaya Keuangan yang harus mampu
secara langsung. Anggaran berbasis masyarakat bisa mengenang bahwa merespon dinamika perekonomian,
kesejahteraan menjadi acuan bagi pemerintah telah membuat mereka sekaligus menjawab tantangan,
setiap kementerian/lembaga dalam sejahtera. Jadi kerja keras pemerintah mendukung agenda pembangunan
hari ini sampai nanti selesai masa dan kesejahteraan secara optimal,”
jabatan kita harapkan mengurangi katanya.
tingkat kemiskinan, pengangguran Rencana pemerintah untuk
Harapan kita semua yang masih tinggi. Jadi dampak menyejahterakan masyarakat,
bahwa belanja negara pandemi itu belum bisa dikatakan lanjut Intan, harus dengan berbagai
ke depan, khususnya sudah di atasi sepenuhnya.” tutupnya. upaya. Salah satunya peningkatan
kemandirian fiskal daerah melalui
Senada, Anggota Komisi XI
pada tahun anggaran Kamrussamad juga optimistis bahwa penguatan perpajakan daerah.
2024, seluruh program arah pembangunan nasional sudah Tentu, dengan tetap menjaga
di kementerian/ sesuai dengan jalur yang sudah iklim berusaha dan mendorong
pembiayaan daerah sebagai sumber
direncanakan. Meski begitu, masih
lembaga akan semakin diperlukan beberapa pembenahan pendanaan di APBD. “Iklim investasi
berkualitas pada beberapa hal agar mampu ini sangat penting dijaga, karena
mencapai target yang ditetapkan. bagaimanapun keberlanjutan dunia
Salah satunya terkait kualitas usaha sangat bergantung di situ,”
Puan Maharani
Ketua DPR RI pertumbuhan ekonomi. katanya. tim laput/mh

TH. 2023 EDISI 224 PARLEMENTARIA 5 5