Page 19 - Majalah 193_Neat

PENGA WASAN

menggandeng perguruan tinggi dalam diberdayakan dengan optimal seperti
proses pendataan untuk memperbarui peninjauan langsung ke lapangan
data DTKS. Selain itu dirinya juga dan disejahterakan, karena selama ini
menambahkan bahwa akan dibentuk perhatian pemerintah belum sampai
parameter-parameter kemiskinan dalam pada tahap itu sebagaimana diketahui
memperbarui data tersebut. pergerakan manusia dinamis.
Inisiasi yang dilakukan pemerintah itu “Supaya RT dan RW bergerak
pun mendapat kritik. Achmad kurang melakukan survei lapangan, maka
sepakat terkait pelibatan perguruan mungkin mereka bisa diberikan
tinggi untuk pendataan. Ia melihat honorarium. Selama ini kan belum ada.
jika pelibatan perguruan tinggi untuk Katakanlah aparat desa atau kepala
membentuk parameter justru dinilai dusun selama ini kan belum ada dan
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily. Foto: Andri/Man
lebih tepat. Sedangkan pelibatan mereka belum diberdayakan dengan
satuan daerah seperti RT dan RW optimal. Padahal kita tahu pergerakan
“Ini sebuah gagasan bagus. Jika sebagai bagian dari perangkat negara manusia kini cepat, ada yang lahir, ada
bantuan berupa tunai, maka penerima yang paling dekat dengan masyarakat yang pindah, ada yang menetap, ada
bisa langsung membelanjakan sesuai di sekitar beserta perubahan kondisi pendatang,” jelas Achmad.
dengan kebutuhan mereka sehingga masyarakat dalam upaya dalam Achmad berharap agar pendataan
jadi lebih tepat sasaran. Nilai lebih dari verifikasi data terkait DTKS dirasa bansos tidak hanya bersandar pada
bansos tunai adalah bisa langsung lebih baik. “Untuk parameter, boleh nomor kependudukan saja, melainkan
meningkatkan daya beli masyarakat. melibatkan perguruan tinggi. Namun dari kartu keluarga, karena pemberian
Secara tidak langsung menghidupkan untuk pendataan, harus melibatkan skala bansos tidak lagi memandang
sektor perekonomian mikro di kepala daerah, dusun, hingga ke RT dan secara per orang, melainkan dilihat dari
masyarakat setempat. Tentu saja RW,” ucap Achmad. per satuan keluarga, guna menghindari
menyebabkan multiplier effect,” jelas Untuk parameter kemiskinan,
Achmad. Achmad mengingatkan bahwa
kemiskinan merupakan problematika
yang cukup kompleks dan
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN parameternya pun juga terlihat dari
SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL berbagai sisi seperti ekonomi, sosial,
DPR RI sebelumnya menemukan kultural serta psikologis sehingga
bahwa banyak data dalam DTKS yang parameter yang nantinya dibentuk
dapat diakses melalui website dtks. haruslah komprehensif dan
kemensos.go.id tidak valid. nantinya DTKS tidak hanya terintegrasi
Ketidakvalidan data tersebut dalam lingkup Kemensos, melainkan
memungkinkan penyaluran bansos tidak lembaga negara lainnya seperti BPS,
tepat sasaran di mana diketahui pada BKKBN dan Kemendagri. Anggota Komisi VIII Achmad. Foto: Oji/Man
bansos periode 2020 masih banyak Achmad berharap Kemensos
pihak-pihak yang membutuhkan masih melibatkan banyak pihak agar hasil bantuan tidak tepat sasaran atau bahkan
belum tersentuh bantuan tersebut. yang dibentuk nantinya dapat diterima per individu memperoleh lebih dari satu
Achmad menuturkan, data semua pihak. “Kami mengharapkan jenis bantuan.
DTKS hendaknya diperbarui untuk Kementerian Sosial sebagai leading “Dasar kependudukan itu adalah
meminimalisir kesalahan data pada sector untuk berkoordinasi soal NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan
penerima bansos. “Oleh karena itu kami parameter kemiskinan sehingga menjadi NKK (Nomor Kartu Keluarga). Jadi
meminta kementerian sosial, terutama lebih bersatu dan terpadu, karena setiap yang menerima bansos adalah orang-
soal DTKS itu harus diperbaharui sektor telah dilibatkan. DTKS memiliki orang yang memiliki KTP. Orang-orang
sehingga tidak terjadi error pun data nilai keadilan yang bisa diterima oleh yang tidak punya berarti yang di luar
penerima bansos sesuai dengan semua pihak,” tambah Achmad. pendataan. Maka perlu orang-orang
kondisi di lapangan,” ujar politisi Partai yang belum ber-KTP mendaftarkan
Demokrat itu. PEMBERDAYAAN RT DAN RW dirinya. NKK jadi sangat penting karena
Atas kekurangan yang dimiliki UNTUK PENDATAAN pemberian bansos bukan personal, tapi
oleh DTKS saat ini, Menteri Sosial Tri Berkenaan dengan pengamatan, dilihat dari per satuan keluarga,” terang
Rismaharini mengungkap pihaknya akan Achmad menyarankan agar RT dan RW Achmad. l hal,ts/sf

TH. 2021 EDISI 193 PARLEMENTARIA 19