Page 23 - MAJALAH 219

LEGISL ASI

Legislasi DPR RI, Luluk Nur
Hamidah menegaskan, RUU PPRT
ini memegang peran kunci untuk
melindungi nasib jutaan PRT
Indonesia beserta keluarganya,
baik yang bekerja di dalam negeri
maupun luar negeri. Termasuk, RUU
ini didesain menjadi lex specialis yang
terpisah secara khusus dari UU yang
sudah eksis dan lex generalis berlaku
sejauh ini, seperti UU KUHP. FOTO: TIARA/NR
“Jadi dari sekian banyak, baik itu
korban kekerasan, pelecehan seksual, Turut hadir sejumlah kalangan aktivis perempuan dari berbagai LSM, komunitas yang fokus pada isu hak pekerja
rumah tangga, dan perwakilan PRT.
bahkan pemiskinan karena banyak
PRT yang digaji sekenanya, ditahan, yang diatur kepada pemberi kerja privat ini akan melindungi segenap
tidak dibayarkan, dan seterusnya. maupun juga kepada PRT,” tegasnya harkat dan martabat bangsa.
Maka bagi saya kekerasan ini sudah Bahwa tidak boleh ada ruang yang
cukuplah,” ujar politisi Fraksi PKB ini. Tidak Campuri Ranah memungkinkan munculnya tindak
Di sisi lain, ia pun juga pidana, meskipun di ranah domestik
menegaskan bahwa RUU ini nantinya Privat sekalipun, baik yang bersifat
tidak hanya menekankan pada hak Meski demikian, di tengah kekerasan seksual, penganiayaan,
dan kewajiban PRT, namun juga pihak dinamika yang terjadi, muncul eksploitasi pekerjaan, hingga
pemberi kerja maupun penyalur PRT, anggapan bahwa RUU ini terlalu perbudakan.
baik yang bersifat yayasan maupun jauh mengatur urusan domestik
perusahaan. Sehingga, penekanan (rumah tangga) tiap orang yang Justru dengan hadirnya RUU
dari RUU ini adalah hadirnya bersifat privat. Hal itu lantaran selama PPRT ini, situasi kerja bagi PPRT
semangat untuk win-win solution dari ini praktik penggunaan jasa PRT menjadi lebih rasional dan formal.
tiga aspek yang berkaitan langsung jamaknya berasal dari kalangan Karena hak dan kewajiban PRT
dengan PRT tersebut. internal keluarga, atau lingkup terlindungi, termasuk mereka
Dengan demikian, jika dalam internal institusi keagamaan, seperti mendapatkan kesempatan
ranah perusahaan swasta, seorang pesantren. Sehingga, dikhawatirkan meningkatkan keterampilan, jam
karyawan terlindungi melalui aturan RUU ini nantinya akan overlapping kerja dan penghasilan yang jelas,
yang bersifat Hubungan Industrial dengan pengaturan lain yang sudah hingga informasi pemberi dan
(tripartit), maka di dalam ekosistem lebih dahulu eksis, pun membuat bias penyalur kerja yang diatur dengan
kerja PRT juga terlindungi dengan antara ranah privat dan publik. tegas. “Apapun yang namanya
adanya RUU ini. “Sehingga, ini punya Menanggapi itu, Luluk situasi kerja harus ada pengaturan.
kepastian dengan hak kewajiban apa, menegaskan bahwa justru dengan Kalau tidak, maka akan ada
siapa melakukan apa, apakah itu hak masuknya negara ke dalam persoalan eksploitasi,” ujar Luluk.
Meskipun demikian, Luluk
memahami bahwa di lingkup-
lingkup tertentu, seperti institusi
keraton maupun pesantren,
sering dijumpai masyarakat yang
‘mengabdi’ kepada tokoh yang
dihormati dalam institusi tersebut.
Menurutnya, hal ini tidak dapat
masuk dalam pengaturan RUU
PPRT. Sebab, para abdi dalam
maupun santri yang bekerja
tersebut tergolong pengabdian,
FOTO: ARIEF/NR yang relasinya bersifat kultural

sosial-budaya, bukan struktural-
Anggota Baleg DPR RI Luluk Nur Hamidah saat menyerahkan berkas persetujuan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR RI. formal. rdn/mh

TH. 2023 EDISI 219 PARLEMENTARIA 23