Page 61 - MAJALAH 227
P. 61

D APIL





                                                      Riyanta


                                Mengkritisi Buruknya


                                  Pembangunan Jalan






                Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah III Riyanta menjelaskan, jalan nasional
                  yang rusak di eks Karesidenan Pati karena faktor perencanaan yang tidak
                 memperhatikan kondisi tanah yang lembek. Kondisi itu diperparah dengan
                  pengerjaan yang amburadul serta lemahnya pengawasan proyek. “Faktor
                lain adalah kerusakan akibat sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah,”
                                             ungkapnya belum lama ini.



                        enurutnya,
                        penurunan
                        penawaran
                        pekerjaan konstruksi
           Mtermasuk jalan
            bisa di atas 20 persen dari pagu
            anggaran. Perhitungan SNI
            saat ini  sangat rigid, tepat, dan
            bahkan ngepres. ”Sedangkan saat
            perencanaan anggaran biaya saat ini
            secara normatif diatur SNI,” tuturnya.
               Namun, ketika ada harga
            penawaran terendah maka itu yang
            dimenangkan. Padahal, secara
            teknik dan ekonomi diyakini tidak
            mungkin akan menghasilkan
            kualitas pekerjaan sesuai spek
            teknis. “Apalagi pengawasannya
            yang sangat lemah. Biasanya
            pengawas dikasih uang mingguan
            atau persentase dari kontrak,” ujar   FOTO: IST/NR
            politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.   Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah III Riyanta saat meninjau jalan nasional yang rusak di eks Karesidenan Pati
               Riyanta membandingkan
            perencanaan sebelum reformasi.
            Perencanaan saat itu menggunakan   tidak mengerjakan sendiri, tapi   beton di laboratorium forensik atau
            analisa BOW dan masih diberikan   mengajak  sub kontraktor dalam   laboratorium konstruksi. Hal itu jika
            koefisien harga sampai 15 persen.   pelaksanaanya. “Sub kontraktor masih   memang diduga kuat ada unsur
            “Sekarang koefisien harga tidak ada,   disubkan lagi ke bos borong. Nilainya   pidana korupsi dalam pengerjaan
            penurunan penawaran sampai di     ada yang sampai di bawah 40 persen   jalur Pantura. “Apakah beton itu
            atas 20 persen,” ungkapnya.       dari nilai kontrak,” ungkap Riyanta.   memenuhi sesuai syarat di kontrak.
               Ia menambahkan, praktik           Terkait persoalan ini dia     Jika tidak sesuai pidanakan untuk
            pengerjaan di lapangan, kontraktor   mengusulkan, perlu dilakukan uji   memberi efek jera,” tegas Riyanta.
            utama sebagai pemenang tender     teknis dan uji kualitas pekerjaan     ssb/mh



                                                                          TH. 2023      EDISI 227     PARLEMENTARIA        61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66