Page 37 - MAJALAH 220

KUNKER
K OMISI II

dasar mengganti dasar hukum yang
sebelumnya mengacu pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 yang
sudah tidak relevan dengan kondisi
saat ini. Pada RUU yang terdiri dari
sembilan pasal tersebut disertakan
juga ketentuan umum, cakupan
wilayah, ibu kota, karakteristik Provinsi
Sumatera Selatan, serta ketentuan
penutup.
“Hal-hal lain yang memungkinkan
terjadi perdebatan, misalnya
perpindahan ibu kota provinsi,
kemudian hal-hal yang terkait dengan
karakteristik apalagi keistimewaan FOTO: UCHA/NR
dan seterusnya, Komisi II DPR RI tidak
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI.
membuka ruang untuk itu,” tegas
politisi PDI Perjuangan itu.
Dalam rapat yang dihadiri Menurutnya, hal tersebut dapat RUU kabupaten dan kota.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan menghindarkan sengketa mengenai Di Jawa Barat, Anggota
beserta perwakilan Organisasi tapal batas wilayah. Sedangkan Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko
Perangkat Daerah, legislator Dapil hal-hal yang bersifat dinamis memberikan apresiasi terhadap
Kalimantan Selatan I ini juga sempat seperti jumlah penduduk tidak bisa Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang
mencontohkan polemik yang timbul dicantumkan dalam norma. dalam pembahasan RUU tentang
pada Undang-Undang Kalimantan RUU Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Jawa Barat memilih tanggal
Selatan. Pergolakan baru timbul adalah salah satu dari 20 UU 19 Agustus sebagai Hari Jadi Provinsi
setelah aturan tersebut diundangkan mengenai provinsi yang dibahas di Jawa Barat. Usulan tanggal ini sesuai
pada tahun 2022 lantaran mengalami Komisi II. Pada tahun 2022, Komisi dengan Peraturan Daerah Nomor 26
perubahan ibu kota dari Banjarmasin II telah berhasil menyelesaikan 12 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Provinsi
ke Banjar Baru. UU tentang provinsi dan delapan Jawa Barat. Hal ini disampaikan dalam
Sebelumnya, Rifqi menyampaikan sisanya ditargetkan dalam waktu Kunjungan Kerja, Tim Panja RUU
bahwa beberapa hal yang bisa dekat termasuk mengenai Sumsel. tentang Provinsi Jawa Barat, Komisi
ditambahkan dalam RUU ini adalah Setelah 20 UU mengenai provinsi II DPR RI ke kantor Gubernur Provinsi
hal-hal yang bersifat statis seperti rampung, Komisi II kemudian segera Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat,
luas wilayah dan titik koordinat. melakukan pembahasan pada 254 Jumat (17/3/2023) silam.
“Saya mengapresiasi Pemerintah
Provinsi Jawa Barat ketika mengambil
keputusan tanggal 19 Agustus
sebagai Hari Ulang Tahun Provinsi
Jawa Barat yang itu terkait dengan
penetapan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia tanggal
19 Agustus 1945, dengan Indonesia
dibagi oleh delapan provinsi salah
satunya di Jawa Barat. 19 Agustus,
Jawa Barat membuat keputusan yang
sangat berani diambil sebagai hari
ulang tahun dan itu bukan semua
provinsi seperti Jawa Barat dari
FOTO: GALUH/NR betul apresiasi,” ujar Heru. tra, uc,
delapan provinsi. Jadi, saya bentul-

qq/mh
Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko saat mengikuti pertemuan Kunker Tim Panja RUU tentang Provinsi Jawa Barat
Komisi II DPR RI.

TH. 2023 EDISI 220 PARLEMENTARIA 37