Page 200 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

192 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi, pro-
ses pegukuran dan pemetaan bidang tanah atau pengumpulan data fisik dapat dilakukan oleh

Surveyor Kadaster Berlisensi. Hanya saja penerapan Peraturan ini belum optimal.

3. Ketidak siapan Infrastruktur Keagrariaan

Infrastruktur Keagrariaan pada masing masing kantor pertanahan yang dimaksud disini
meliputi:
a) Keberadaan peta pendaftaran, peta dasar pendaftaran/peta kerja atau base map lokasi
rencana PTSL.

Semua kantor pertanahan memiliki peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto yang
diperoleh dari citra satelit pembagaian dari Kementerian ATR/BPN. Hanya saja kondisi
citra tersebut memiliki resolusi spasial yang rendah, sehingga mengalami kesulitan saat
mengidentifikasi posisi bidang tanah diatas citra.Ketelitian geometri citra juga tidak

terlalu baik, karena setiap kegiatan pengukuran bidang tanah saat melakukan
pemetaan selalu petugas pemetaan melakukan translasi dan rotasi posisi bidnag
tanah.Tidak semua wilayah dalam satu wilayah administrasi kabupaten terekam

dengan baik, ada beberapa wilayah yang tertutup awan seperti yang terjadi di
Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Pematang
Siantar dan Kabupaten Simalungun.Bahkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi,
peta dasar pendaftaran belum lengkap.

b) Jumlah, kualitas dan jenis alat ukur.
Hampir seluruh kantor pertanahan yang dijadikan sampel penelitian memiliki jumlah,
kualitas dan jenis alat ukur yang kurang untuk mendukung kegiatan PTSL ini. Contoh
di Kantor Pertanahan kabupaten Karo memiliki alat ukur 3 Total Station, rover GNSS

tipe Navigasi dan meet band untuk target 5000 bidang tentu sangat kurang. Bahkan
Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat dengan target 1000 bidang tanah hanya
memiliki 1 (satu) Total Station dengan petugas ukur baru melaksanakan tugas belajar

di STPN. Hampir setiap kantor pertanahan yang menjadi sampel penelitian memiliki
alat ukur yang minim, bahkan teknologi CORS belum optimal digunakan. Dari sampel
Kantor Pertanahan, hanya Kantor Pertanahan Kabupaten Tebing Tinggi teknologi
CORS dimanfaatkan secara optimal.

c) Penggunaan Drone untuk mendukung PTSL.
Kementerian ATR/BPN Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara telah memperoleh
drone untuk kepentingan pengukuran dan pemetaan PTSL, maka untuk mendukung

pelaksanaan PTSL sudah dapat digunakan. Pemanfaatan drone tidak hanya mengha-
silkan peta foto yang dapat digunakan untuk menjadi basemap atau peta kerja