Page 21 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

:
Noer Fauzi Rachman: Kesenjangan Sosial dan Respons Kebijakan 13

3
1
2

efisien, dan
Ruang

Lingkup
aparat penegak hukum

dari sisi penegakan hukum
Pembangunan budaya hukum

tidak menguntungkan
Penataan regulasi, karena banyak
regulasi yang tumpang tindih, tidak
Pembenahan lembaga-lembaga dan

5
1
4
3
7
2
6

perkara
di peradilan

Pelayanan publik
Penataan regulasi
Sasaran-sasaran
apparat penegak hukum
Penguatan kelembagaan
Pembenahan manajemen
Penguatan SDM terutama
Penanganan kasus terutama
Pembangunan budaya hukum

2
1
3
4
5
Respon Kebijakan #5b: Melakukan Reformasi Struktural (Paket Reformasi Hukum)
bidang Polhukam

pungli
BPKP
desain
Percepatan
Sumber: Kementerian Koordinator
paten, merk,
overcapacity
layanan SIM,
Prioritas-prioritas
Relokasi lapas
penyelundupan
Pemberantasan
Pemberantasan
STNK, SKCK, dan
Perbaikan layanan