Page 339 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Ana Silviana & Fareed Aziiz Al-Lathiif: Kebijakan Pemerintah Kota Semarang ... 331

2. Capak (kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat
perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Orang-orang
yang dianggap tidak cakap adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang

dibawah pengampuan.
3. Suatu Hal tertentu.
Maksud dari Hal Tertentu ini mendapat pengaturan dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333

KUH Perdata, bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat
menjadi pokok suatu perjanjian. Dalam hal ini suatu perjanjian harus mempunyai
pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata).
4. Suatu Sebab yang halal (diperkenankan)

Isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan
kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Suatu perjanjian yang
dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah
tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 1335 KUH Perdata).

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut mengandung Syarat Subjektif dan Syarat
Objektif. Syarat subjektif (syarat pertama dan kedua) ini harus dipenuhi oleh Subjek Hukum,
dengan tidak dipenuhi syarat subjektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat

dibatalkan. Artimya, bahwa perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan
18
pembatalan.
Syarat Objektif (syarat ketiga dan keempat) yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian.
Tidak dipenuhi syarat objektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demu hukum.

artinya, sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada
19
suatu perikatan.
Objek dari sewa menyewa dalam pemanfaatan aset ini adalah sebagian dari bidang
jalan yang terletak di Jalan Pejunden Dalam Kelurahan Kecamatan Semarang Tengah. Jangka

waktu sewa menyewa ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016
sampai dengan tanggal 3 (tiga) Mei 2021. Setelah jangka waktu selelsai maka pihak penyewa
diperi prioritas untuk mendapatkan perpanjangan sewa menyewa selama jangka waktu

tertentu setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Terkait dengan objek sewa menyewa dalam penelitian ini, bahwa disyaratkan dalam
klausula perjanjian bahwa Jalan Pekunden Dalam harus tetap berfungsi sebagai jalan umum
yang bisa diakses oleh warga dan masyarakat umum secara bebas dan leluasa tanpa batas

ruang dan waktu.
Syarat selanjutnya, bahwa pihak Investor harus menyediakan jalan alternatif selain jalan
Pekunden Dalam yang bisa diakses oleh warga dan masyarakat untuk masuk dan keluar

18 Komariah, Hukum Perdata, (Malang: Universita Muhammadiyah, 2002), hlm. 175-177
19 Loc.cit