Page 346 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 346
338 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya
macam status tanah, yaitu: tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara.
Selanjutnya Tanah hak adalah tanah yang dipunyai oleh perorangan atau badan hukum,
artinya sudah terdapat hubungan hukum yang konkrit antara subjek tertentu dengan
tanahnya.Terakhir Tanah ulayat adalah tanah dalam penguasaan suatu masyarakat hukum
4
adat. Dari ketiga macam status tanah yaitu tanah negara, tanah hak, dan tanah ulayat, yang
diatur di atas maka tanah yang banyak menimbulkan masalah dan yang paling sering
5
menimbulkan ketidak adilan dalam masyarakat adalah tanah hak dan tanah ulayat.
Secara konstitusional, dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerin-
tah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemak-
muran rakyat. Pasal ini bermakna kekuasaan yang diberikan kepada negara atas bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu meletakan kewajiban peruntukkan
penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah negara Indonesia dipergunakan
untuk kemakmuran rakyat.
Pasal 2 ayat (1) UUPA mempunyai makna, pemerintah dapat sewaktu-waktu melakukan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan pembebasan tanah dan pelepasan tanah
kepada pemegang hak atas tanah yang terkena rencana pembangunan untuk kepentingan
umum.Namun, rencana pembangunan tersebut harus tergolong dalam kepentingan umum
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Oleh sebab itu, kepentingan
umum berarti adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang dapat memberikan
6
manfaat kepada masyarakat dan tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan. Dengan
demikian, dasar hukum yang menjadi fundamental pembangunan segala peraturan yang
7
berhubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Pasal 18 UUPA,
yang menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan
memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-
8
undang”. Pasal ini bermakna jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Penca-
butan dimungkinkan tetapi diikat dengan syarat – syarat misalnya harus disertai pemberian
ganti kerugian yang layak dengan demikian pengadaan tanah menjadi cara negara untuk
memenuhi kebutuhan tanah guna penyelenggaraan pembangunan.
4 (Asas-asas Hukum Agraria/Penyediaan Tanah untuk Pembangunan).Makalah Kuliah Hukum Agraria, FH-UI,
2001.hlm. 76.
5 Contoh Kasus pembangunan waduk irigasi di Kedungombo putusan Mahkamah Agung Nomor 2263/K/PDT/1991
Tanggal 20 Juli 1990 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650.PK/PDT/1994 Tanggal 29 Oktober
1994. Yaitu masalah pembebasan tanah khususnya untuk kepentingan pembangunan.
6 Abdurahman.Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembanguan Utuk Kepentingan Umum, hlm. 17.
7 Gunanegara, Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan 1 Jakarta : Tatanusa,
2008hlm. 15
8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya LN
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288.
