Page 529 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Wahyu Prawesthi & Nur Handayati: Analisis Yuridis Pemberian Ganti Rugi ... 521

Ketiga, mengenai konsep penerapan konsiyasi yang keliru dalam Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006. Bahwa konsinyasi yang diterapkan pada Pasal 10 ayat (2 dan 3) Perpres 36/2005
sebagaimana yang telah diubah dalam Perpres 65/2006 berbeda dengan konsinyasi yang di

atur dalam Pasal 1404 KUHPerdata dan Pasal 1405 KUHPerdata. Perbedaan mendasar
diantara keduanya adalah jika dalam KUHPerdata konsinyasi dapat dilakukan jika
sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan dalam Perpres justru

sebaliknya, konsinyasi diterapkan disaat kesepakatan antara para pihak tidak tercapai, tidak
ada hubungan hukum sama sekali diantara para pihak tersebut.
Ada beberapa pendapat yang berbeda dalam pemberian ganti rugi antara lain
disampaikan oleh Gunanegara yang menyatakan bahwa tidaklah tepat Pasal 1404

KUHPerdata dan Pasal 1405 KUHPerdata dijadikan dasar analogi sebagaimana dianut oleh
Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dalam
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dengan alasan yuridis bahwa ketentuan pasal
1404 KUHPerdata dan pasal 1405 KUHPerdata adalah : 1). pengaturan untuk utang piutang

dan tidak untuk pembayaran ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah; 2). bahwa proses
ganti rugi tidak ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian tertulis, tetapi menggunakan
mekanisme musyawarah yang apabila tercapai kata sepakat baru dirumuskan dalam Berita
9
Acara Penetapan Gant Rugi.
Sementara itu, menurut Syafruddin Kalo, bahwa lembaga konsinyasi memperlihatkan
adanya pemaksaan kehendak oleh panitia pengadaan tanah, serta mengabaikan prinsip
kesetaraan antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. Terlepas

dari beberapa perbedaan antara kedua Perpres yang sudah penulis utarakan sebelumnya,
bahwa fokus permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, yakni terkait dengan pengaturan
ganti rugi dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Apabila dicermati secara serius
dari sudut pandang aspek pengaturan mengenai ganti kerugian, terdapat beberapa hal

mengenai ketentuan pengaturan ganti rugi yang terdapat pada peraturan tersebut, yakni
mengenai acuan dalam menentukan harga hak atas tanah yang akan diberikan sebagai nilai
10
atau besaran ganti rugi kepada pihak yang berhak.
Di sisi yang lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012, maupun Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012, ternyata kurang jelas
diatur mengenai dasar acuan dalam menentukan nilai atau besaran harga tanah. Dalam
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 misalnya, pernyataan yang mendekati mengenai

dasar acuan dalam menentukan besaran ganti rugi ada pada Pasal 56 ayat (4) Pasal 57 ayat

9 Gunanegara, Rakyat Dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan Pertama,
(Jakarta: Tatanusa, 2008), hal. 227.
10 Syafruddin Kalo, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Cetakan Pertama,
(Jakarta: Pustaka Bangsa, 2004), hal. 109