Page 7 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Daftar Isi ix

Dinda Keumala
Permasalahan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan 305
dan Cara Penyelesaiannya

BAGIAN III: PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI
KEPENTINGAN UMUM

Ana Silviana
Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pemanfaatan Aset Tanah untuk 321
Pembangunan

Aartje Tehupeiory
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum 336

Nia Kurniati
Asas Kebebasan Berkontrak pada Pengadaan Tanah Secara Langsung untuk 348
Pembangunan Kepentingan Umum

Irene Eka Sihombing
Menghidupkan Kembali Lembaga Pencabutan Hak Atas Tanah sebagai Salah Satu 361
Cara Perolehan Tanah oleh Pemerintah

IGA Gangga Santi Dewi
Konstruksi Hukum Tentang Ganti Rugi Non Fisik pada Pengadaan Tanah untuk 372
Kepentingan Umum

Titin Rohayati
Permasalahan Pengadaan Tanah pada Pembangunan Infrastruktur untuk 385
Kepentingan Umum

Rofi Wahanisa
Politik Hukum Pengaturan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 400
Kepentingan umum

Mukmin Zakie
Pergeseran Makna Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk 413
Kepentingan Umum (Perbandingan di Indonesia dan di Malaysia)

Ibrahim Hasan
Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Sebagai 429
Hukum Khusus (Lex Specialis) dan Perlunya Unifikasi Hukum Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Agus Surono
Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 441
Jalan Tol di Kabupaten Kendal

Suhadi
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1.000 MW di 461
Kabupaten Batang: Tanah untuk Kepentingan Swasta Atau untuk Kepentingan
Umum