Page 7 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

tujuan bersama yang pencapaiannya tidak bisa hanya dilakukan oleh
pemerintah saja. Selain itu, karena tujuan dan target pada SDGs yang
mencakup isu lingkungan, sosial, ekonomi, tata kelola, dan kemitraan,
maka tidak akan ada rumus tunggal untuk mencapainya. Khususnya
di Indonesia yang terdiri dari 1.340 kelompok etnis yang beragam
dari budaya, bahasa, kepercayaan, maka diperlukan pendekatan
multi-disiplin yang juga melibatkan berbagai macam pemangku
kepentingan dari mulai pemerintah, akademisi, LSM, swasta, dan
seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai SDGs.
SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk
mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh
tiap negara. Sebagai bagian dari PBB, Indonesia bersama 192 negara
lainnya turut serta mengadopsi SDGs sebagai program pembangunan
berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No
59 Tahun 2017 telah turut serta berkomitmen untuk menyukseskan
SDGs (Irhamsyah, 2019). SDGs dibangun berdasarkan lintasan
historis yang telah dirintis oleh negara-negara dan PBB, termasuk
The Economic and Social Council (ECOSOC) yang merupakan salah
satu organisasi bagian dari PBB. Agenda SDGs berisi 17 Tujuan/ Goals
yang tersebar ke dalam empat pilar pembangunan berkelanjutan,
yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar
Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. Buku
ini menjadi bagian penting untuk mendudukan sinergi pengelolaan
pertanahan dan penataan ruang dalam kerangka mewujudkan SDG’S.
Buku ini penting untuk merangkum langkah yang dilakukan terutama
berkaitan dengan progress dari pencapaian SDG’s dalam lingkup
agraria , pertanahan dan penataan ruang.

Yogyakarta, Agustus 2024
Ketua STPN

vi Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals