Page 160 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

pemilik dan penggarap imbang yaitu 50:50. Jika seseorang tidak
menjalankan peraturan perjanjian bagi hasil, akan dikenai sanksi.
Implementasi bagi hasil menimbulkan persoalan,
penghalangnya dari bidang agraria. Supaya dapat berjalan baik,
Landreform dilaksanakan secara gotong royong, sesuai regulasi
Landreform dan Pancasila. Bila perlu mengadakan retooling
petugas yang mengadakan penyelewengan. Perombakan
struktur pertanahan membawa prinsip mengadakan pembatasan
maksimum dan minimum, selain petani mengusahakan secara
aktif tanah pertanian. Pelaksanaan Landreform dibagi dua.
Pertama, daerah Jawa, Bali, Lombok, dan kedua adalah sisanya.
Fase pertama hampir selesai, dan fase kedua masih membutuhkan

waktu 1 tahun lagi karena problem tanah begitu rumit, apalagi
300.000 ha.
Undang-undang Bagi Hasil juga kesandung masalah, antara
lain pendudukan tanah di kota, perkebunan dan hutan secara
liar. Undang-undang No.51/1960 mengatur dan mengutamakan
musyawarah. Trasmigrasi perlu dijalankan karena Jawa padat
penduduk. Pada tanah yang sempit tetap dilaksanakan pertanian
yang intensif supaya menghasilkan dan meningkatkan produksi.
Diadakan Landuse Planning dalam Undang-undang No.38
penyediaan tanah bagi perkebunan tebu supaya produski gula
tidak mandeg.
Tanah gundul, tanah kepentingan negara, tanah industri,
dan tanah keperluan keagamaan dijamin oleh pemerintah dan
diberikan hak yang kontinyu. Tanah bengkok dan tanah gogol
juga butuh penjelasan yang tidak mudah. Dalam persoalan
Landuse, sedang diselesaikan suatu Dewan Landuse yang
mengatur penggunaan tanah yang bersifat nasional dan regional.
Dewan Landuse diisi para ahli, organisasi, buruh, tani, dan

golongan fungsional lainnya. Jika sudah terselenggara, akan

Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria 129