Page 264 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

pada tahun 1972. Tugas dari Departemen Pengembangan Tanah ini
adalah melakukan survey dan pengklasifikasian tanah, perencanaan
penggunaan tanah, penelitian pengembangan dan peningkatan mutu
tanah untuk meningkatkan jumlah produksi komoditas dan juga
memberikan pendampingan pada petani dalam menjaga kesuburan
tanah. Nampak bahwa Departemen Pengembangan Tanah ini
berhubungan dengan penggunaan tanah dan peningkatan mutu tanah
dan tidak berhubungan dengan pengelolaan hak atas tanahnya.
Ada dua kantor dan departemen yang mengurus soal tanah

di bawah Kementankop ini sebenarnya menunjukkan pentingnya
Kementankop ini di dalam Thailand ini sebagai negara dengan budaya
agraris yang kuat. Selain itu, keberadaan urusan tanah (yang tidak
hanya berisi penelitian mutu tanah demi peningkatan panen, tetapi
berhubungan dengan penentuan alokasi tanah dan perlindungan
tanah pertanian) di dalam Kementankop ternyata tidak bisa dilepaskan
dari keberadaan Kementerian Pertanian sendiri. Sejak tahun 1902,
Kementan ternyata sudah memiliki kewenangan dalam mengurus
urusan tanah ini dan bahkan diberikan tugas memberikan sertifikat
tanah. Di bawah Kementan pula pertama kali dibentuk Departemen
Pendaftaran tanah yang mengurus soal pengadministrasian dan
pendaftaran tanah tersebut.
Hanya saja sekarang, kewenangan memberikan sertifikat tanah
sekaligus pengadministrasian tanah tidak lagi berada di bawah
Kementankop, tetapi sudah ditransfer kewenangannya ke Departemen
Pertanahan yang berada di bawah supervisi Kementerian Dalam

Negeri. Departemen Pertanahan ini ditambahi pula tugas untuk
mengurus soal kartografi dan topografi tanah.
Dalam urusan tanah individual dan pertanian sepertinya tidak
ada tumpang tindih kewenangan (walau mungkin harus dipelajari
lagi hubungan departemen pertanahan dengan kantor reforma tanah
pertanian). Ini berbeda halnya ketika menyentuh soal tanah komunal
yang diklaim tidak hanya oleh masyarakat adat tetapi juga masuk
dalam kawasan hutan atau tanah negara. Thailand ternyata memiliki

Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia 233