Page 281 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

pada sektornya diharapkan akan bisa bekerja efisien dan produktif.
Namun agar koordinasi tiap sektor bisa terjalin, maka sebaiknya
departemen yang mengurusnya tidak berdiri sendiri, otonom, dan
terpisah satu sama lain. Departemen-departemen itu harus disatukan.
Dipimpin oleh seorang menteri yang mengendalikan para direktur
jenderal yang sebelumnya menjabat menteri-menteri departemen yang
mengurus sumber daya alam tersebut. Dengan menyatukan dalam
Departemen SDA dan LH, maka bukan hanya ego sektoralisme yang
bisa diredam, sejumlah keuntungan pun bisa diraih, diantaranya:
74
pertama agenda setting dan strategi maksimalisasi sumber daya
alam yang selaras dengan lingkungan hidup bisa diintegrasikan.
Dengan mengintegrasikan hal ini, maka kebijakan (policy) yang lahir

dalam memanfaatkan sumber daya alam tidak akan tumpang tindih
termasuk meninggalkan aspek lingkungan hidup. Kedua koordinasi
dalam mengimplementasikan kebijakan akan lebih mudah dilakukan
sehingga output yang dihasilkan pun bisa maksimal. Atau alternatif
lain dengan dibentuknya menko sumber daya alam dan lingkungan
hidup. Dimana membawahi para menteri yang mengelola masing-
masing sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup.

B. Saran

Pengelolaan sumber daya agraria yang terkotak-kotak
menghasilkan paradigma eksklusifisme yang melahirkan sektoralisme
kelembagaan agraria. Hal ini tentunya memproduksi banyak
sekali permasalahan yang terus terakumulasi dan tidak kunjung
terselesaikan. Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya perlu dilakukan
beberapa langkah yang sifatnya sistematis untuk menciptakan
harmonisasi dalam pengelolaan agraria di Indonesia:

1. Harus segera dilakukan restruktulisasi kelembagaan pengelola
agraria yang sifatnya integratif dan komprehensif untuk

mengelola sumber daya agraria demi kesejahteraan rakyat;

74 Simon Felix Sembiring. Ibid. Hlm 249.

250 Kelembagaan