Page 772 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 772

Kegunaan      :  Melakukan analisis kebijakan dan program pembaruan agraria/
              Hasil           reforma agraria dengan menempatkannya dalam kerangka
              Penelitian      kebijakan agraria nasional; menganalisis kelembagaan pengelolaan
                              sumberdaya agraria yang dapat mendukung/menghambat
                              pelaksanaan pembaruan agraria; menganalisis tantangan
                              (hambatan) dan respon program reforma agraria; mengevaluasi
                              pelaksanaan program pembaruan agraria

              Hasil         :  Evaluasi dari sisi pemerima manfaat: aspek kerentanan
              Penelitian      mempengaruhi cara orang  miskin  mengelola aset dan
                              penghidupannya (usia lanjut, janda dsb); aset bagi orang miskin
                              di pedesaan dan perkotaan lebih berfungsi sebagai jaminan
                              keamanan (asuransi) untuk keadaan mendesak; bentuk-bentuk
                              pemberdayaan bagi penerima manfaat di wilayah perkotaan
                              menjadi tantangan karena mata pencaharian dan potensi tiap
                              pribadi yang beragam. Evaluasi dari sisi hukum dan kelembagaab:
                              institusi pelaksana (BPN) secara internal belum siap melaksanakan
                              fungsi sosial tanah; pada prakteknya program hanya mencakup
                              proses redistribusi secara terbatas di beberapa lokasi tapi yang
                              dominan terjadi adalah legalisasi aset. Best practices dan least
                              practices di tiga lokasi (Lampung, Blitar dan Surakarta).
              Rekomendasi   :  Pemerintah perlu membuat Dokumen Perencanaan Kebijakan
                              Agraria Nasional. Dokumen tersebut harus mencakup prinsip
                              keseimbangan aspek ekonomi, sosial budaya, dan keberlanjutan
                              lingkungan. Proses pengelolaan juga harus diarahkan bersifat
                              integratif sehingga dapat mendobrak ego sektoral yang terjadi
                              selama ini. Yang terpenting akses sumber daya agraria harus tidak
                              diskriminatif pada masyarakat kecil. Dengan memperhatikan
                              keseluruhan aspek tersebut diharapkan pengelolaan agraria dapat
                              memenuhi UUD 45 yang mewujudkan pemerataan kemakmuran
                              dan keadilan


                   Dalam penelitian tersebut, ruang lingkup diarahkan untuk
             memahami desain kebijakan Program Pembaruan Agraria Nasional
             (PPAN) atau Reforma Agraria (RA) hingga implementasi di lapangan
             sebagai salah satu jalan untuk menganalisis secara lebih makro
             kebijakan pembaruan agraria yang telah dilaksanakan. Terdapat
             tiga rekomendasi yang dihasilkan melalui penelitian tersebut yaitu:
             rekomendasi untuk program berbasis pertanahan (agraria) di wilayah
             perkotaan; rekomendasi untuk program berbasis pertanahan (agraria)



                               Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas Disiplin  741
   767   768   769   770   771   772   773   774   775   776   777